Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati saat memimpin apel pencanangan Zona Integritas kemarin.
Surabaya, Bhirawa
2019 merupakan tahun gebrakan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jatim. Selain menggencarkan pencanangan Zona Integritas (ZI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) jajaran, sebanyak 10 UPT ditargetkan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Target WBK ini dibenarkan oleh Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Jatim Susy Susilawati. Menurutnya, pada 2019 ini pihaknya tidak mau setengah-setengah dalam membangun Zona Integritas (ZI). Bahkan semua UPT jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim harus melakukan pembangunan ZI.
“Pembangunan ZI ini mutlak, semua UPT harus mulai melakukan pembangunan baik fisik maupun mindset dan culture set pegawai. Begitu juga terhadap 10 UPT yang diusulkan meraih predikat WBK,” kata Susy, Kamis (3/1).
Meski begitu, Susy mengungkapkan nantinya tidak semua UPT yang akan diusulkan untuk dinilai oleh pihak internal Kemenkumham maupun KemenPAN-RB. Hanya 10 UPT yang akan menjadi prioritas untuk meraih predikat WBK.
Ke sepuluh UPT tersebut, sambung Susy, Kanim Malang, Lapas IIA Narkotika Pamekasan, Lapas IIA Narkotika Madiun, Lapas IIA Pamekasan dan Bapas Surabaya. Selain itu BHP Surabaya, Lapas IIB Pasuruan, Kanim Madiun, LPKA I Blitar dan Lapas IIB Lumajang.
“Mereka ini yang harus berjuang lebih keras, karena akan bersaing untuk mendapatkan WBK dari KemenPAN-RB,” ucapnya.
Demi kelancaran memperoleh predikat WBK, Susy menegaskan tidak akan tinggal diam. Seperti kebiasaannya selama ini, pihaknya akan memastikan langsung ke UPT yang bersangkutan. Baik dalam hal pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam bentuk kunjungan maupun inspeksi mendadak akan semakin digencarkan.
“Target kami sudah jelas, jika Kepala UPT tidak mampu memenuhi target, silakan mundur saja,” tegasnya.
Masih kata Susy, pencapaian predikat WBK tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Terutama masyarakat sebagai pengguna layanan. Untuk itu, Susy berharap dukungan dan doa dari masyarakat agar ke sepuluh UPT tersebut berhasil meraih predikat WBK.
“Kami mohon doanya, dan selalu menerima masukan, termasuk laporan jika ada penyimpangan, nanti akan langsung kami lakukan pembenahan,” harapnya.
Sebelumnya, Kanwil Kemenkumham Jatim membuka lembaran baru 2019 dengan menabuh genderang perang terhadap korupsi. Bahkan pada Rabu (2/1) kemarin, Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati memimpin Apel Penandatanganan Komitmen Bersama sekaligus Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI).
Apel bersama yang digelar di Lapangan Kanwil itu diikuti seluruh kepala UPT di jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim dan unsur eksternal. Bahkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jatim Agus Widiyarta turut hadir dalam kegiatan tersebut. [bed]
