Tangani Bencana Jangan Sebatas Satu SKPD

BPBDSidoarjo, Bhirawa
Saat menangani masalah bencana jangan berharap kepada satu SKPD saja. Banyak pemerintah daerah yang melimpahkan penanganan bencana hanya pada satu SKPD, yakni BPBD. Jadinya tidak akan pernah tuntas, bahkan banyak masalah yang timbul.
Itulah penegasan Rudi Phatmanto Ak MBA dari Inspektur I BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) pada saat memberikan sosialisasi Transparansi Akuntabilitas dan Tertib Administrasi Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana  kepada wakil-wakil BPBD kota/kabupaten se Jatim, Jum’at (6/6) di Hotel Utami Juanda Sidoarjo.
Menurut Rudi, penanganan bencana itu harus semuanya, tanpa pandang bulu apa jabatannya. Banyak kaitannya dengan beberapa SKPD, seperti kesehatan, dinas peternakan, pertanian, pendidikan ada sosial, ada tenaga kerja. ”Jadi kalau semuanya dilimpahkan kepada BPBD ya tak bisa jalan dengan baik,” katanya.
Rudi mencontohkan penanggulangan bencana gunung Kelud beberapa waktu lalu. Kalau korbannya sebanyak 3 ribu orang, apa bisa BPBD menangani sendiri. Makanya semuanya harus terlibat.  Apalagi dalam menangani masalah keuangan, harus ditangani beberapa orang yang terkait, dan harus transparan.
Sementara itu, anggaran bencana untuk Pemkab Sidoarjo yang dialokasikan melalui Perda Penanggulangan Bencana Daerah (PBD) bagi BPBD Sidoarjo ternyata harus direvisi. Dana siap pakai yang diajukan senilai Rp2 miliar itu harus kembali karena koreksi dari Provinsi  Jatim.
Kepala BPBD Sidoarjo, Dwijo Prawito mengakui, Perda PBD yang sudah dikirim ke Provinsi Jatim harus dikoreksi. Salah satu item yang menyatakan penyediaan dana siap pakai senilai Rp2 milair itu sudah tak bisa digunakan. Aturan itu ternyata hanya untuk pusat yang bisa. Provinsi saja tidak bisa pakai dana siap pakai.
Dwijo mengungkapkan, penggunaan anggaran bencana harus dari anggaran tak terduga melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Sehingga dana siap pakai yang ada dalam Perda harus dihapus. ”Anggaran harus berasal dari tak terduga DPPKA dan itu yang sedang kami rumuskan. Semoga anggarannya tak beda jauh dari semula,” kata mantan Kepala Dinas PU Cipta Karya ini.
Disisi lain, sejumlah kawasan di Sidoarjo juga masih rawan terhadap bencana. Diantaranya, banjir dan putting beliung. Kawasan Tarik, Waru dan Taman yang beberapa waktu lalu terimbas puting beliung juga menjadi kawasan dampak bencana. ”Anggaran untuk bencana sangat penting, namun belum bisa direalisasikan dengan baik. Karena harus melalui proses perundang-undagan,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) terkait kondisi di kawasan sekitar semburan lumpur. Hal itu dikarenakan karena kawasan di luar peta terdampak juga terimbas dampaknya. ”Seperti dampak banjir dan ancaman jebolnya tanggul,” pungkas Dwijo Prawiro. [ach]

Keterangan Foto : Inspektur I BNPB Rudi Phatmanto ketika memberikan pengarahan masalah penggunaan anggaran bencana. [achmad suprayogi/bhirawa]

Tags: