Moch Ilham Ramadhani
Pernyataan Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jatim, Novly Bernado Thyssen, yang memprotes Tri Rismaharini karena fotonya terpampang di baliho duet Eri Cahyadi-Armudji dalam Pilkada Surabaya menuai reaksi keras dari Taruna Merah Putih, organ anak muda PDI Perjuangan.
“Sayang sekali, sejarah panjang KIPP telah dinodai oleh Saudara Novly. Beliau membawa KIPP tidak independen lagi,” ujar Wakil Sekretaris Taruna Merah Putih Surabaya, Moch Ilham Ramadhani, Kamis (1/10/2020).
Ilham mengatakan, KIPP tidak seharusnya bermain di ranah politik praktis. “Memprotes foto seorang pengurus partai dalam sosialisasi calon dari partainya adalah hal yang lucu. Apalagi yang memasang itu justru masyarakat yang sangat antusias menjaga Surabaya agar tidak kembali mundur,” ujarnya.
Seperti diberitakan sejumlah media, Ketua KIPP Jatim Novly Bernado Thyssen melaporkan Risma ke Bawaslu karena foto/gambar walikota berprestasi itu tampil di baliho Eri-Armudji.
“Risma tidak menununjukan sikap sebagai seorang pemimpin pemerintahan yang baik. Ada inkonsistenan sikap dalam tindakan dan kebijakan,” kritik Novly.
Ilham meminta KIPP agar tidak bersikap partisan dalam Pilkada Surabaya.
“KIPP adalah salah satu pejuang demokrasi, turut mendesakkan agenda demokratisasi jelang Reformasi 1998. Maka kini sungguh disayangkan jika KIPP Jatim tak lagi independen, sungguh mengingkari perjuangan penegakan demokrasi sebagaimana cita-cita awal pendiriannya,” ujarnya.
Selain itu, Ilham mengkritisi protes KIPP Jatim yang meminta Bawaslu mengusut fitnah mahar politik di PDIP dalam Pilkada Surabaya.
“Pak Eri-Armuji telah menegaskan bahwa rekomendasi itu tanpa mahar. Rekomendasi itu bersih dari transaksional. Mengapa Saudara Novly melibatkan diri dalam rekaman isu mahar yang tidak jelas kebenarannya? Masak sekelas KIPP Jatim ngurusi isu dan fitnah yang tak jelas? Maka jangan salahkan jika publik menduga KIPP Jatim partisan,” tegas Ilham.
Dia kemudian mempertanyakan, mengapa KIPP Jatim tak melaporkan kubu Machfud Arifin yang gencar bagi-bagi sarung dan sembako.
“Aksi kubu Pak Machfud itu oleh sejumlah pengamat disebut melanggar pidana Pemilu. Kenapa KIPP diam saja? Padahal itu jelas di depan mata ada pembagian sembako hingga sarung. Bukankah jauh lebih berbahaya dugaan money politics ketimbang hanya foto Bu Risma di baliho?” tanya Ilham. (iib)
