Foto: ilustrasi
Pemprov, Bhirawa
Para pejabat di lingkungan Pemprov Jatim harus siap menanggung beban tugas ekstra di tengah kekosongan sejumlah kursi kepala OPD. Selain merangkap jabatan di OPD, beberapa nama juga ditugaskan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk menjadi Penjabat sementara (Pjs) di sejumlah kabupaten/ kota yang tengah melaksanakan Pilkada.
Salah satunya ialah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim Benny Sampirwanto yang ditunjuk menjadi Pjs Bupati Trenggalek. Di sisi lain, Benny juga masih berstatus sebagai Plt Kepala Bakorwil Madiun.
Tugas berat itu harus dilaksanakan Benny sebagai eselon II dengan tiga jabatan sekaligus. Sejak dikukuhkan sebagai Pjs Bupati Trenggalek pada Jumat, 25 September malam, keesokan harinya Benny langsung menginjakkan kaki di Pemkab Trenggalek. Melakukan kordinasi dengan jajaran pejabat pemkab untuk serangkaian persiapan Pilkada. “Saya langsung ke Trenggalek. Tidak bisa leha-leha karena sekarang ini tahapan kampanye sudah berjalan,” tutur Benny saat dikonfirmasi kemarin, Minggu (27/9).
Saat ini Benny mengaku tengah fokus melaksanakan tugas Gubernur Khofifah dalam menyukseskan Pilkada yang aman baik pelaksanaan maupun dari segi kesehatannya. “Kami sebagai Ketua Satgas Covid-19 di Trenggalek saat ini sedang diminta untuk memberi rekomendasi terkait pelaksanaan kampanye dengan rambu-rambu protokol kesehatan secara ketat,” tutur Benny.
Terkait tugas-tugas yang lain, Benny mengaku bisa dikordinasikan dengan teknologi informasi. Kecuali jika memang harus dihadiri secara langsung maka dia akan hadir ke Surabaya atau ke Madiun. “Surat-surat juga masih kita periksa melalui soft copy yang dikirim. Nah, misalnya dalam waktu dekat ini kita akan diundang bu gubernur ke Surabaya, maka saya akan sekaligus ke Kominfo dan kemudian ke Bakorwil Madiun. Jadi satu hari bisa tiga lokasi,” tutur dia.
Benny mengakui, tugas-tugas tersebut harus dilakukan secara ekstra. Beruntung, dukungan keluarga juga kuat agar dia dapat menyelesaikan amanat yang diberikan pimpinan. “Ini tugas dari pimpinan yang harus kota kerjakan sebaik-baiknya,” tutur dia.
Sementara itu, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menjelaskan, tugas-tugas kepala OPD yang merangkap jabatan sebagai Pjs harus tetap maksimal. Rapat kordinasi yang dapat dilakukan secara daring maka harus dilakukan. Selain itu, mereka juga harus bisa membagi waktu antara satu tugas dengan tugas yang lain. Misal hari ini ke daerah besok ke kantor, atau separuh hari jika jarak masih bisa ditempuh dan melihat situasi yang ada.
“Prinsipnya, proses pelaksanaan pilkada di tempat Pjs itu bertugas terkondisikan sesuai pesan ibu gubernur. Khususnya dalam pelaksanaan Pilkada yang memperhatikan protokol kesehatan,” kata dia. Heru juga mengingatkan, sesuai arahan Gubernur Khofifah Pjs agar tidak melakukan kebijakan yang dapat berpotensi menimbulkan masalah. Misalnya mutasi pejabat.
Di singgung terkait rangkap jabatan, Bupati Tulungagung dua periode tersebut memastikan satu orang hanya akan memimpin dua instansi. Karena itu, Pjs Bupati Trenggalek yang juga Kepala Dinas Kominfo Jatim akan dibebaskan tugasnya dari Plt Kelala Bakorwil Madiun. “Akan kita proses usulannya ke Ibu Gubernur. Plt Kepala Bakorwil harus dilepas,” jelas Heru.
Lebih lanjut Heru menjelaskan, terkait kekosongan Jabatan di Pemprov Jatim, akan segera dilakukan pengisian. Saat ini, proses pembentukan panitia seleksi sedang berlangsung. “Ada dua mekanisme. Pengisian dengan seleksi terbuka dan pergeseran pejabat eselon II,” jelas Heru.
Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah melantik enam penjabat eselon II sebagai Pjs bupati/ wali kota. Pengukuhan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor 131.35-2900, 131.35-3024, 131.35-2892, 131.35-3022, 131.35-2890, 131.35-2895 tanggal 24 September 2020.
Kepada keenam Pjs tersebut, Gubernur Khofifah berpesan agar konsolidasi demokrasi saat pilkada serentak selalu diseiringkan dengan upaya pengendalian Covid-19 di daerah masing- masing. Selain itu PJS Bupati/ Walikota segera konsolidasi dengan semua elemen, khususnya Forkopimda. Khusus hal yang terkait dengan Covid-19, dirinya meminta kepada keenam PJS untuk kordinasi secara intensif dengan dinas kesehatan dan rumah sakit rujukan.
“Konsolidasi Demokrasi dalam Pilkada serentak tahun ini harus berseiring dengan berbagai ikhtiar dari berbagai hal yang terkait pengendalian Covid-19. Diantaranya dampak sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan harus dipastikan koordinasi antar Forkopimda intensif ,” pesan Gubernur Khofifah.
Tak hanya kepada keenam PJS, kepada para Sekda di enam Kab/Kota dirinya juga berpesan untuk segera kordinaai terkait finalisaai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disesuaikan dengan RKP dan RKPD Provinsi karena harus segera dibahas dalam RAPBD Tahun 2021.
“Saya ingin berpesan kepada Sekda di enam Kabupaten dan Kota , saya mohon segera nyekrup karena RKPD dan RAPBD harus segera dibahas dengan DPRD,” tuturnya.
Keenam PJS ini akan bertugas mulai 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020 atau 71 hari ke depan. Penunjukan PJS selama 71 hari mendatang ini dikarenakan para kepala daerah di enam wilayah tersebut diharuskan mengambil cuti guna melaksanakan kampanye jelang Pilkada. [tam]
Daftar Kepala OPD Merangkap Jabatan Plt/Pj/Pjs:
Beni Sampirwanto Kepala Diskominfo merangkap Plt Kepala Bakorwil Madiun dan Pjs Bupati Trenggalek
Jumadi Asisten Bidang Ekbang merangkap Pjs Wali Kota Blitar
Ardo Sahak Asisten Bidang Pemerintahan Pjs Wali Kota Pasuruan
Budi Santosa Kepala Satpol PP merangkap Pjs Bupati Blitar
Saichul Gulam Kepala Bakorwil Malang merangkap Pjs Bupati Malang
Himawan Estu Subagyo Kepala Dinas Tenaga Kerja merangkap Pjs Bupati Mojokerto
Hadi Sulistiawan Kepala Dinas Pertanian merangkap Plt Kepala Dinas Kehutanan
Mohammad Yasin Kepala DPMD merangkap Kepala Bapenda
Boby Soemiarso Kepala BPKAD merangkap Kepala Bappeda
Drajat Irawan Kepala Disperindag merangkap Kepala Dinas ESDM
Anom Surahno Kepala Balitbang merangkap Pj Sekda Kabupaten Pasuruan
Abimanyu Pontjoatmojo Asisten Bidang merangkap Pj Sekda Gresik
Sukaryo Kepala Biro Administrasi Pembangunan merangkap Sekda Bondowoso
Kepala Biro Umum Yanuar merangkap Kalaksa BPBD Jatim
Sinarto Kepala Disbudpar merangkap Kepala DLH Jatim
