UMKM Jatim Terbaik Dibanding Provinsi Lain

Surabaya, Bhirawa
Urusan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Jatim memang lebih baik dibanding provinsi lain. Itulah sambutan pembukaan acara Peningkatan Standar Kompetensi Konsultan Pendamping LPB/BDS-P Tahun Anggaran 2014 yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi RI  Drs Braman Setyo MSi.
Ungkapan itu disematkan untuk keberhasilan Pemprov Jatim dalam memajukan sektor UMKM di Jatim melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim. Ini sebabnya kenapa acara Peningkatan Standar Kompetensi Konsultan Pendamping LPB/BDS-P TA 2014 diselenggarakan di Jatim, khususnya wilayah Surabaya.
“Kenapa acara ini dimulai di Jatim? Karena selama 28 tahun saya dinas di Jatim, urusan UMKM di Jatim memang lebih baik dibanding provinsi lain,” ungkap Braman Setyo kemarin.
Braman Setyo menjelaskan acara ini untuk menjelaskan pada para konsultan pendamping  bagaimana membentuk model peningkatan kompetensi dalam meningkatkan kualitas. Selain itu, acara ini dimaksudkan untuk dapat bersaing dengan negara lain, tentunya dalam peningkatan usaha.
“Posisi konsultan pendamping, ibarat seorang dokter yang harus bisa mengidentifikasi atau mendiagnosa suatu masalah. Dari diagnosa tersebut, seorang konsultan pendamping diharapkan mampu menemukan resep atau solusi dalam memecahkan masalah tersebut,” ujarnya.
Diuraikannya, Indonesia harus siap dalam era globalisasi. Sebab, penduduk-penduduk di negara lain sudah siap menghadapi era ini. Artinya, baik barang maupun jasa, investasi dari negara lain akan bergerak bebas di Indonesia. “Kita jangan hanya jadi penonton di negara sendiri,” katanya.
Dicontohkan Braman Setyo, Vietnam sudah memasukkan bahasa Indonesia dalam setiap pelajaran di sekolah. Ini merupakan upaya negara lain untuk memanfaatkan hal tersebut dalam perekonomian negaranya. Contoh tersebut harus sudah dipikirkan mulai sekarang. Dengan kejadian itu, diharapkan jangan sampai ke depannya konsultan dari negara asing masuk ke Indonesia. “Dalam artian menjadi konsultan bagi perekonomian kita. Kalau kita bisa, maka tak perlu konsultan dari negara asing,” ungkapnya.
Braman menjelaskan memang tahun awal peningkatan standar kompetensi konsultan dimulai dari Jatim. Harapannya, dengan kepemimpinan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Dr Ir RB Fattah Jasin MS, dapat memberikan hal yang positif terhadap pengembangan LPB/BDS-P.
“Saya berharap para konsultan dapat aktif dengan Dinas Koperasi dan UMKM Jatim, otomatis dinas akan merespon dengan baik,” imbuhnya. [bed]