Wabup Mojokerto Pungkasiadi (kanan) memeriksa gudang logistik kantir BPBD Kabupaten Mojokerto,Rabu (2/1). [kariyadi/bhirawa.
(Sidak BPPD di Awal Tahun)
Kab Mojokerto, Bhirawa
Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi tidak ingin ada penanganan bencana yang kedodoran di wilayahnya. Untuk memastikan hal itu, orang nomer satu di jajaran Pemkab Mojokerto ini melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, Rabu (2/1).
Pung Kasiadi melakukan pengecekan secara langsung kesiapan logistik dan perlengkapan untuk penanganan bencana di Kabupaten Mojokerto. Ia ingin memastikan semua fasilitas, dan tenanaga operasional siaga menghadapi segala kemungknan datangnya bencana.
Wabup tiba di kantor BPBD Kabupaten Mojokerto di Jalan Raya Jabon, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto sekitar pukul 13.00 WIB. Wabup langsung meninjau ruang Pusat Pengendalian Oprasi-Penaggulangan Bencana (Pusdalops-PB) bantuan dari Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB).
Wabup melakukan pemeriksaan secara detail mengecek perlengkapan senilai total Rp. 1,4 miliar yang ada di ruang tersebut. Diantaranya, set mebeler, set radio SSB, komputer, mondopad, LED monitor.
“Ini merupakan upaya dari kita untuk melakukan percepatan aksi penanggulangan bencana untuk menghindari atau mengurangi dampak bencana. Artinya sebelum terjadi bencana kita harus sudah siaga,” ujar Wabup kepada Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto, Muhammad Zaini.
Sidak berlanjut ke gudang logistik, Wabup melihat water treatment atau alat penjernihan air bantuan dari BNPB. Selain itu Wabup juga melihat dua mobil pemadam kebakaran yang baru dibeli dari anggran PAK APBD 2018 senilai total Rp. 3,4 milyar.
“Kita tidak berharap bencana terjadi di Kabupaten Mojokerto, tapi kita harus siap siaga jika bencana itu terjadi. Karena tak bisa dipungkiri jika Kabupaten Mojokerto masuk dalam wilayah yang rawan bencana alam,” tambah Wabup.
Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto, Muhammad Zaini mengaku tahun 2018 lalu, Pemkab Mojokerto sudah tertimpa sejumlah bencana, diantaranya bencana banjir sebanyak 6 kali, bencana puting beliung dan bencana tanah longsor.
Pemkab Mojokerto sudah melaksanakan penanggulangan bencana sesuai arahan Undang-undang nomor 24 tahun 2017.
“Untuk tahapan pra bencana, kita sudah membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), forum ini nantinya bisa menampung aspirasi dari semua pihak untuk memberikan saran dalam pengurangan resiko bencana untuk dasar dilaksanakannya kegiatan oleh pemerintah,” jelasnya.
Zaini juga menambahkan, untuk fase tanggap kejadian, BPBD juga telah merekrut 15 orang TRC yang ahli renang dan evakuasi korban bencana. “Selain itu kita juga sudah teken MoU dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Stikes, Rumah Sakit Swasta dan BMKG. Mereka akan siap berada di lokasi kejadian bencana saat dibutuhkan,” pungkas Zaini. [kar]
