Wacana Mapel Wajib Antikorupsi Kurang Tepat

Foto Ilustrasi

Dewan Pendidikan Jatim: Tambah Beban Siswa, Picu Polemik Guru
Surabaya, Bhirawa
Usulan KPK untuk memasukkan kurikulum pendidikan karakter antikorupsi di jenjang sekolah dasar dan menengah mendapat perhatian dari Dewan Pendidikan Jatim. Sebab, sebagian besar pihak menilai kebijakan tersebut bukanlah sesuatu yang tepat ditengah beban yang harus diemban siswa dengan jumlah mata pelajaran (mapel) yang cukup banyak.
Diungkapkan Sekretaris Dewan Pendidikan Jatim, Nuryanto jika penerapan kurikulum antikorupsi untuk sekolah dasar dan sekolah menengah boleh saja dilakukan. Asal, punya pertimbangan yang matang. Salah satunya adalah jumlah mata pelajaran yang cukup banyak dibebankan oleh masing-masing siswa. Bahkan ia menilai, jumlah mata pelajaran di Indonesia terbanyak di dunia. Selain itu penerapan kurikulum baru juga menjadi dasar evaluasi rapot. Efeknya, mata pelajaran (mapel) akan berimbas pada guru.
“Misalnya dulu ada pelajaran budi pekerti yang disinergikan dengan mapel terkait. Kayak PPKN dan sebagainya. Nah ternyata ini tidak bisa maksimal. Akhirnya ada laporan dari wali murid untuk menyediakan guru khusus untuk mapel budi pekerti,” ujar dia.
Menurut dia, setiap kegiatan tidak perlu dijadikan sebagai kurikulum pendidikan atau mapel wajib. Tapi, jika untuk pendidikan karakter siswa, bisa saja hal tersebut di perbaharui dari segi konten pembelajaran yang sesuai dengan anti korupsi.
“Anti korupsi ini kan bukan pelajaran yang bisa dijelaskan. Tapi harus ada pembiasaan dan penerapan. Jika itu dibiasakan akan jadi budaya dengan sendirinya. Begitu pun juga bela negara, kalau siswa ditekankan disiplin ya bisa juga untuk pendidikan dasar bela negara,” urainya.
Hal yang sama juga diutarakan Kepala SMAN 21 Surabaya, Yatno Yuwono yang mengatakan jika pihaknya tidak setuju. Hal itu selain karena bertambahnya beban belajar siswa, juga akan menimbulkan polemik baru bagi tenaga pendidik. Terlebih, syarat utama dalam sertifikasi guru haruslah dari latar pendidikan linier yang diampuh dalam bidang studi.
“Sekarang ini kalau itu benar-benar diwajibkan jadi mapel antikorupsi siapa yang mengajar? Apalagi kaitannya dengan TPG (Tunjangan Profesi Guru) harus linier. Adakah di Indonesia ini, guru yang ahli dalam bidang anti korupsi? Nanti nggak diakui lagi jam mengajarnya. Kan jadi masalah baru,” Celetuk Yatno ketika dihubungi Bhirawa, kemarin (12/12).
Lebih bijak lagi, lanjut dia, jika kurikulum pendidikan anti korupsi tersebut diintegrasikan pada bidang mapel terkait. Jika memang ingin difokuskan, intensitas pendidikan karakter antikorupsi harus ditingkatkan.
“Jadi tidak perlu membuat mapel baru lagi. Di tekankan saja pada penguatan pendidikan karakter (PPK),” kata dia. [ina]

Tags: