Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat bertemu petani dan nelayan Probolinggo didampingi Kepala Dinas Perikanan Jatim M Gunawan Saleh.
Pemprov Jatim, Bhirawa
Upaya Pemprov Jatim dalam mengembalikan iklim usaha di berbagai sektor terus dilakukan. Tak terkecuali bagi petani dan nelayan di Jatim setelah menghadapi berbagai tekanan di masa pandemi Covid-19.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menuturkan, kemudahan usaha harus tercipta di Jatim demi mendukung kebangkitan ekonomi para petani dan nelayan. Misalnya kemudahan legalitas dan akses mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain itu, kemudahan untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Kita menemui langsung kelompok petani dan nelayan, untuk mengetahui kondisi di mereka, apa yang dihadapi hari ini dan kendala-kendalanya,” tutur Wagub Emil saat menemui kelompok tani dan nelayan di Kota Probolinggo, Minggu (9/8). Didampingi Bupati Probolinggo Hadi Zainal Arifin, Wagub Emil mendengar secara langsung keluh kesah petani dan nelayan.
Melalui dialog yang dibangun, Emil Dardak ingin agar kendala yang dihadapi bisa dicarikan solusi secara praktis sesuai kondisi di masyarakat. Khusus untuk kondisi perekonomian di tengah pandemi Covid-19, mempermudah iklim usaha sebagai langkah solutif dinilai sangat diperlukan.
“Solusinya adalah kita harus mempermudah iklim usaha. Yang penting sekarang bagaimana masyarakat bisa bekerja tentunya jangan sampai berdampak negatif kepada kesehatan,” tutur Wagub yang pernah menjabat sebagai Bupati Trenggalek ini.
Dirinya mencontohkan, kemudahan legalitas dan akses BBM Bersubsidi bagi nelayan hingga kemudahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi pekerjaan rumah Pemprov Jatim dan Pemkot Probolinggo. “Ini tadi kita akan cari landasannya segera,” ungkapnya kembali.
Oleh sebab itu, Wagub Emil memastikan akan terus mengupayakan untuk mendukung pemulihan perekonomian masyarakat Jatim di tengah pandemi. Namun, semua upaya tersebut tetap harus sejalan dengan protokol kesehatan.
“Untuk itu, kita membuka ekonomi tetapi harus hati-hati. Kalau kita serampangan mengelola protokol Covid-19, nanti ekonomi Indonesia bisa hancur lagi, maka kita minta harus bisa menyeimbangkan,” pungkasnya. [tam]
