1.122 ASN Kota Mojokerto Bolos Hari Pertama

Wali kota melihat absensi karyawan lewat monitor dari ruang kerjanya, Selasa (3/1) kemarin. [kariyadi/bhirawa]

(Absensi Finggerprint ASN Dinilai Kurang Ampuh)
Kota Mojokerto, Bhirawa
Efektifitas absensi PNS secara online dengan finggerprint ternyata kurang ampuh. Buktinya di hari pertama kerja pasca libur tahun baru tercatat sebanyak 1.122 PNS di lingkup Pemkot Mojokerto tidak masuk, serta 268 lainnya terlambat.
Wali Kota Mojokerto,Mas’ud Yunus, yang memantau absensi dari ruangannya kemarin terlihat kecewa. Orang nomer satu di Pemkot Mojokerto ini tak dapat menyembunyikan kekesalannya. Sementara disisi lain, komisi I DPRD setempat juga prihatin dengan lemahnya kedisplinan pegawai langsung mengagendakan hearing dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
”Sudah digaji negara kok masih sering mbolos. Apalagi jumlahnya seribuan lebih. Akan saya lihat dari SKPD mana saja mereka,” lontar wali kota, Selasa (3/1) kemarin.
Wali kota juga mengaku prihatin dengan kondisi ini. ”Saya prihatin. Padahal, disetiap apel saya sampaikan pentingnya kedisplinan PNS,” tandas Wali kota.
Mas’ud Yunus menegaskan, akan memberlakukan sanksi tegas bagi para oknum PNS itu. ”Akan saya tindak, sesuai dengan aturan yang berlaku. Mulai dari sanksi ringan sampai sedang,” tegasnya.
Banyaknya PNS yang bolos itu baru diketahui Mas’ud saat mengecek absensi pegawai melalui monitor di ruang kerjanya. Saat membuka data absensi ia terkejut banyaknya PNS yang alpha.
”Jumlah pegawai keseluruhan 3.266 orang, yang bolos 1.122 orang. Sedang yang terlambat 268 orang,” tegas Mas’ud Yunus.
Dan kemarin, merupakan hari pertama penerapan absensi pegawai dengan sistem online. Akhir tahun 2016, 135 alat absen fingerprint telah dipasang di semua kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sekolah, kecamatan, kelurahan, hingga RSUD.
Alat canggih ini terhubung ke monitor di BKD, ruang kerja Sekda, Wakil Wali Kota, dan Wali Kota Mojokerto. Sehingga data pegawai yang bolos maupun yang terlambat akan terpampang di monitor.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Suliyat mengaku prihatin dengan banyaknya PNS yang bolos. ”Kalau sampai ribuan PNS yang bolos ini namanya membangkang dengan Pemkot. Kami menduga mereka yang bolos karena kecewa saat dimutasi,” tandasnya.
Terang terang saja, lanjutnya, harus ada sanksi untuk ini. ”Sebab jika tidak, maka akan terulang. Bisa dibayangkan karena lemahnya etos kerja mereka, layanan kepada masyarakat akan terhambat. Seperti KTP, perizinan atau yang lain,” ujarnya.
Untuk soal ini, katanya, kami akan mengagendakan hearing dengan BKD. Sehingga tahu bentuk penanganan dan tau faktor apa penyebabnya. ”Kami akan hearing dengan BKD,” pungkasnya. [kar]