1.500 Surat Pertanyaan BOS-Bopda untuk Risma

Sekitar 75 siswa-siswi SMK Dr Soetomo didampingi Kepala Sekolah dan guru mendatangi Balai Kota Surabaya, Selasa (29/3) kemarin. Mereka membawa 1.500 surat berisi permohonan pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) untuk diserahkan Wali Kota Tri Rismaharini. [gegeh]

Dindik Surabaya : Dua Yayasan Harus Melebur
Surabaya, Bhirawa
Sekitar 75 siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dr Soetomo mendatangi Balai Kota Surabaya, Selasa (29/3) kemarin. Pelajar yang masih duduk di bangku kelas X dan XI datang membawa 1.500 surat berisi permohonan pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) diserahkan Wali Kota Tri Rismaharini. Hal ini dilakukan lantaran sejak Januari hingga Maret 2016 para siswa harus membayar SPP sebesar Rp 150 ribu per bulannya dan Rp 152 ribu untuk siswa luar Kota Surabaya.
Sayangnya, niat pelajar sekolah yang beralamat di Jalan Jojoran Gang IV nomor 2D ini tak ditemui Wali Kota Surabaya. Wali Kota perempuan pertama ini sedang berada di luar Balai Kota Surabaya. Hal ini setelah perwakilan siswa-siswi masuk ke gedung lantai dua dengan ditemui Kepala Bakesbangpol Linmas Soemarno dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Kabid Dikmenjur) Dindik Surabaya Sudarminto.
Salah satu pelajar kelas XI Jurusan Akuntansi SMK Dr Soetomo Rochma Dwi Cahyanti mengaku keberatan dengan pembayaran SPP tersebut. Menurutnya, para pelajar mayoritas dari keluarga yang tidak mampu. “Kami ini mau magang yang biasanya itu gratis. Nah, kalau dana BOS-nya nggak ada kan kami ini bayar sendiri. Ditambah lagi buku-buku juga dibebankan ke siswa-siswi,” katanya saat ditemui Bhirawa saat di depan gerbang Balai Kota Surabaya sambil membawa tiga map besar berisikan surat kemarin.
Para siswa yang didampingi Kepala Sekolah SMK Dr Soetomo Julianto Hadi pun menyampaikan aspirasinya di ruang Balai Kota lantai dua. Karena tidak adanya Wali Kota Risma, 1.500 surat akhirnya diserahkan ke Soemarno dan Sudarminto.
Julianto Hadi mengatakan hanya mengantarkan para siswa untuk menyerahkan surat kepada Wali Kota Risma. Menurutnya, keinginan para siswa hanya belajar secara gratis. “Selama ini para siswa bayar sekolah mulai Januari kemarin. Anak-anak ini banyak yang protes ke saya karena nggak mampu bayar sekolah,” ujarnya di hadapan Soemarno dan Sudarminto.
Julianto pun mengakui, sekolahnya yang dipimpin sedang ada konflik. Yakni, ada dua yayasan yang membuat bantuan tersebut tidak kunjung cair. Kedua yayasan tersebut, menurutnya sama-sama memiliki hak dalam menerima bantuan. Sebab, kedua yayasan memiliki surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). “Ada empat jurusan, yang dua ada izin operasionalnya dan dua lagi belum diizinkan,” katanya.
Konflik yang tak kunjung usai itulah, Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya tidak bisa mengeluarkan izin operasional. Sudarminto pun tidak mau gegabah dalam mengeluarkan bantuan tersebut. Menurutnya, untuk permasalahan BOS dan Bopda di SMK Dr Soetomo ada empat jurusan. Pihaknya sudah mengusulkan ke provinsi namun belum ada balasan.
“Dindik Surabaya memandang aset sekolah yang memiliki dua yayasan ini harus melebur jadi satu. Karena itu sudah terjadi, maka izin operasional tentu akan kita terbitkan semuanya termasuk bantuan-bantuan operasional yang lain. Nah, harusnya protes pelajar ini ke yayasannya, bukan ke kami, jangan kemudian membawa anak-anak dalam permasalahan ini,” katanya.
Namun, Dindik Surabaya, menurut Sudarminto sudah menjembatani permasalahan ini ke provinsi. Sebab, bantuan tersebut dari pusat ke provinsi. Kendala ini muncul dikarenakan terikat dengan Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Perubahan Nama dan Penutupan Satuan Pendidikan. Salah satunya izin operasional ditarik bila sekolah tersebut dalam keadaan konflik.
“Ini konfliknya ada pada yayasan bukan di Dindik Surabaya. Tapi, kami akan mendampingi jika mau ke Pemprov Jatim,” terangnya.
Sudarminto mengibaratkan, ada dua orang yang sama-sama memiliki hak dalam mengelola. Ia juga tidak ingin tersandung gugatan jikalau nanti pemberian tersebut diserahkan ke salah satu pihak. “Nah, kalau uang ini saya kasihkan ke salah satu orang, terus orang yang tidak dapat protes gimana? kan bisa dituntut,” bebernya.
Sementara terkait Bopda, Sudarminto mengaku memang sedang dalam proses pembahasan tentang mekanisme pencairan. Jadi bukan hanya SMK Dr Soetomo, melainkan semua sekolah swasta juga belum mendapat Bopda per Januari 2016 ini. “Ada mekanisme yang berubah sesuai aturan perundang-undangan. Jadi semua memang belum cair,” pungkas dia. [geh,tam]