Wali Kota Hadi serahkan doorprize umrah bagi pemenang undian. [wiwit agus pribadi]
Wali Kota Hadi Tutup Event Probolingga Tempo Doeloe
Probolinggo, Bhirawa
Event Probolinggo Tempo Doeloe (PTD) ketiga tahun 2019 resmi ditutup Wali Kota, Hadi Zainal Abidin, Sabtu (16/11) malam lalu. Pengundian hadiah umroh, penyerahan bantuan pendidikan, sholawatan serta tausiyah dari Habib Haikal Husen Al Amry disaksikan ribuan warga yang memadati Stadion Bayuangga. Namun menyisakan masalah hingga mendapat sorotan komisi II DPRD setempat.
Pemerintah Kota Probolinggo berbagi untuk 1001 siswa SD/MI negeri/swasta mendapatkan bantuan peralatan sekolah, 420 siswa SMP/MTs negeri/swasta juga dapat peralatan sekolah, 360 siswa SMA/SMK/MA negeri/swasta mendapat beasiswa masing-masing siswa Rp200 ribu.
Bantuan untuk korban tragedi Wamena sebanyak 51 orang. Per orang mendapatkan bantuan Rp1 juta. Dari data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ada 81 orang warga kota. Namun hanya 51 yang mengajukan proposal kepada pemerintah kota. Dana bantuan berasal dari Dinas Sosial dan BAZ Kota Probolinggo. Hadiah utama PTD yakni umroh. Muncullah nomor undian milik Mulyadi, warga Jl Tangkuban Perahu, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, yang mendapat rezeki umroh.
Wali Kota Hadi Zainal Abidin mengajak masyarakat muslim mengingat kembali perjuangan Rasulullah dalam menegakkan agama Islam di tengah kebudayaan Arab pada zaman jahiliyah kala itu. Masyarakat diminta bisa meneladani sikap dan perbuatan atau akhlak Rasulullah. ”Mudah – mudahan kita mendapaat syafaat beliau,” tutur Habib Hadi.
Sementara itu, di PTD yang ketiga, namun menjadi yang pertama di kepemimpinan Habib Hadi-Subri, wali kota berjanji akan mengevaluasi dan memperbaiki apa yang menjadi keluhan masyarakat. Ia mengaku ingin menjalin silaturahmi dan saling duduk bersama masyarakat untuk memberikan hal baik untuk Kota Probolinggo.
“Kami ingin berkumpul, duduk bersama memikirkan Kota Probolinggo bersama masyarakat. Ada kekurangan, kasih masukan ke pemerintah. Saya akan menerima saran dan masukannya. Masyarakat harus merubah pola pikir hanya menilai kekurangan tanpa memberikan solusi pada pemerintah,” seru Habib Hadi yang berencana akan banyak menggelar banyak event untuk hiburan masyarakat.
Mantan anggota DPR RI ini juga menyampaikan kebijakan apa yang sudah dilakukan dalam pemerintahannya. Yaitu realisasi 18 unit ambulance dari 29 unit yang diajukan ke DPRD, pemasangan stikerisasi untuk penerima bantuan bagi warga miskin, pelaksanakan UHC (Universal Health Coverage) dan pembangunan rumah sakit baru.
“Sambung doa untuk pembangunan RS yang kini prosesnya sudah berjalan. Kalau tidak ada halangan tahun 2020 akan segera dimulai sekitar bulan Maret atau April,” pintanya.
Menurut Habib Hadi, apa yang sudah dilakukan bersama wakil wali kota harus disampaikan. ”Karena saya melaksanakan tugas dan amanah karena mendapat mandat dari warga kota. Harus disampaikan apa adanya. Masyarakat biar mendengar langsung dari pemerintah, bukan dari orang lain. Tantangan pemerintah sangat berat, tanpa dipahami dan didukung oleh masyarakat tidak mungkin bisa terwujud,” jelas.
Pelaksanaan event rutin bertajuk Tempo Dulu di Kota Probolinggo menyisakan sejumlah masalah. Bahkan disinyalir akan berimplikasi bermasalah hukum. Menurut Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo Drs Sibro Malisi. Banyak temuan pada pelaksanaan event ini perlu diluruskan. Diantaranya penarikan uang lapak mengatasnakan biaya listrik dan kebersihan senilai Rp250.000 per pedagang kecil tanpa tenda.
Karcis permainan yang tidak diporporasi, penggunaan tenda produk yang disinyalir mengemplang pajak reklame. Karcis parkir yang tidak diporporasi dan pemberlakuan tarif tidak sesuai aturan. Ini menjadi persoalan serius. Bukan kita mengebiri event tempo dulu ya. Satu hal lagi acara ini kok didominasi pelaku usaha luar kota. Apalagi DKUPP saat ini tengah menyusun profil UKM dan IKM tandasnya.
Lebih lanjut, politisi NasDem itu menuturkan, untuk meluruskan semua persoalan, ia akan memanggil semua pihak terlibat dalam event itu. ”Saya kira ini sudah bukan waktunya kasih masukan ke Pemkot. Tapi langsung dipanggil. Kita luruskan. Kita akan mintai pertanggungjawaban mulai dasar hukum dan kemana uang tarikan itu larinya. Kalau nggak jelas ini ilegal,” lanjutnya.
Tidak diperbolehkannya tarikan apapun terhadap peserta, terang mantan jurnalis senior itu, karena seluruh kegiatan sudah dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo. Saat dinas terkait merancang acara ini kan idealnya biaya listrik, kebersihan, pajak dan sebagainya sudah include didalamnya. KAK nya kan bisa dibaca. ”Kalau ada klaim sudah bayar pajak insidentil ini itu, saya akan cek di bagian keuangan,” tegas Sibro Malisi.
Terpisah, salah satu penanggungjawab event Tempo Dulu, Deka Udara, berkilah, jika pajak wahana permainan sudah clear. Namun tidak dibeberkan berapa jumlah setoran yang dibayarkan. ”Kalau pajak wahana permainan sudah saya bayar,” tambahnya. [wap]
