Budi Santoso SIP, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Situbondo saat menjelaskan ribuan warga tak masuk dalam KPM BST tahap kedua. [sawawi/bhirawa]
Penyaluran BST (Bantuan Sosial Tunai) tahap kedua sudah disalurkan sejak awal Juni hingga 14 Juni lalu. Penyaluran melalui Kantor Pos Indonesia dibagikan di setiap kantor desa dan kantor kelurahan guna mempermudah akses terhadap KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
Informasi, bantuan ini rutin diberikan setiap bulan, terutama kepada warga miskin terdampak Covid 19, uang yang diterima setiap KPM sebesar Rp600.000 selama tiga bulan. Pada bulan Juni ini merupakan bantuan yang terakhir.
Menurut Sekretaris Dinas Sosial (Sekdinsos) Kabupaten Situbondo, Budi Santoso, Program BST dari Kemensos diakui masih menyisakan masalah. Karena sedikitnya ada 1.786 KPM yang tidak memperoleh BST pada penyaluran tahap kedua.
Budi menjelaskan, dari catatan yang ada di Kantor Dinas Sosial, untuk tahap pertama penyaluran BST sebanyak 39.293 KPM. Namun warga yang menerima hanya berjumlah 34.102 KPM. Dengan selisih jumlah sebesar itu, urai dia, ada sekitar 5.191 KPM yang tidak menerima BST dengan berbagai alasan. Diantaranya, karena meninggal dunia, sudah naik menjadi sejahtera atau pindah domisili.
Budi menegaskan, penyaluran tahap kedua ada pengurangan KPM sebanyak 1.786. Pengurangan ini sempat dikeluhkan warga, karena mereka berasal dari status sangat miskin yang tidak menerima BST.
Data warga KPM yang hilang pada pencairan tahap kedua juga menjadi bahasan serius jajarannya. Tentunya, harus terlebih dahulu melalui musyawarah desa atau kelurahan.
Salah satu warga yang namanya hilang sebagai penerima KPM, Leni Marlina (42) warga asal Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, mengaku kecewa saat dirinya tidak tercatat dalam data penerima BST.
‘’Padahal kami ini sangat membutuhkan bantuan sosial itu karena penghasilan saya berkurang hingga 90%,’’ tutur Leni. [awi]
