Bupati Maryoto Birowo menandatangani komitmen penurunan stunting bersma perwakilan DPRD, kepala desa dan pimpinan OPD di acara Rembuk Stunting 2021, Senin (19/4).
Pemkab Tulungagung dalam tahun 2021 ini akan melakukan penanganan khusus terhadap kasus stunting di 10 desa di lima kecamatan. Penanganan tersebut bertujuan agar kasus kekurangan gizi pada balita tersebut dapat ditekan sampai zero stunting.
Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, saat membuka acara Rembuk Stunting 2021 di Hotel Crown Victoria Tulungagung, Senin (19/4), mengungkapkan meski secara prevalensi angka stunting di Kabupaten Tulungagung tergolong rendah, namun hal itu bukanlah sebuah prestasi. “Ini merupakan PR (pekerjaan rumah). PR yang harus terus kita tekan menuju zero mallnutrisi atau zero stunting di tahun 2030,” ujarnya.
Data Pemkab Tulungagung menyebutkan, angka prevalensi stunting di Tulungagung pada Bulan Timbang bulan Agustus 2020 sebesar 5,51 persen atau sejumlah 2.901anak. Angka tersebut menurun 3 persen dibanding data Bulan Timbang bulan Agustus 2019 yang mencapai 2.990 anak.
Bupati Maryoto Birowo berharap terus ada aksi nyata dalam menekan angka stunting itu. Bukan sekedar ungkapan, tetapi stunting harus dicegah dan dihilangkan untuk menghasilkan generasi muda yang sehat, cerdas dan produktif.
“Segala upaya dan daya harus dilakukan. Seperti dengan pelengkapan sarana dan prasarana kesehatan, termasuk perbaikan gizi. Selain itu, juga penjagaan kesehatan dan pemberian edukasi pada ibu dan balita,” paparnya.
Pemkab Tulungagung juga sudah menyediakan dana Rp 300 miliar dari APBD Tulungagung tahun 2021 untuk penanganan stunting tersebut. Dana disebar di 15 OPD lingkup Pemkab Tulungagung.
Menurut mantan Sekda Tulungagung ini, program kegiatan yang berorientasi penurunan stunting menjadi prioritas utama dari sisi perencanaan dan penganggaran sebagaimana yang tertuang pada RPJMD tahun 2018-2023. “Dan saya akan turun tangan mengawal dan memantau pelaksanaan setiap program penurunan stunting agar berjalan baik dan tepat sasaran,” tandasnya.
Adapun 10 desa yang menjadi lokus penanganan stunting pada tahun ini di Tulungagung adalah, Desa Pakel dan Desa Pucung Lor (Kecamatan Ngantru), Desa Bangun Jaya dan Desa Tamban (Kecamatan Pakel), Desa Sambijajar, Desa Mirigambar (Kecamatan Sumbergempol), Desa Gondosuli, Desa Gondang, Desa Macanbang (Kecamatan Gondang) dan Desa Tunggulsari (Kecamatan Kedungwaru).
Sementara itu, anggota DPRD Tulungagung, Suprapto, yang juga hadir dalam acara Rembuk Stunting 2021 menyatakan DPRD Tulungagung sepakat dengan program bupati untuk menekan angka stunting. Ia pun berharap anggaran dari APBD Tulungagung sebesar Rp 300 miliar dapat diimplementasikan dalam upaya penurunan angka stunting tersebut.
“Pada prinsipnya kami sepakat dengan upaya yang dilakukan Pemkab Tulungagung. Percepatan penurunan angka prevalensi stunting harus dipercepat. Jangan sampai ada warga yang kerdil-kerdil di Tulungagung,” ucapnya. (wed)
