Foto Ilustrasi
Sidoarjo, Bhirawa
Para operator P3M (Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat) di semua OPD dan 18 kecamatan di Kab Sidoarjo, Rabu kemarin, diundang Dinas Kominfo Sidoarjo, dalam Rakor P3M tahun 2018. Tujuannya, untuk meningkatkan koordinasi dalam merespon pengaduan masyarakat lewat P3M.
Karena selama tahun 2017 lalu, banyak pengaduan masuk lewat P3M. Sebelas besar pengaduan dari masyarakat itu diantaranya, masalah E KTP, jalan rusak, PKL, air bersih, pelayanan kantor desa, parkir langganan, izin usaha, pendidikan, sampah, pelayanan kesehatan di Puskesmas dan masalah Gepeng Anjal.
Plh Sekda Sidoarjo, Kissowo Sidi SH MM, yang membuka Rakor itu sempat menegur operator P3M dari Dinas PUPR Sidoarjo yang tak hadir dalam kesempatan itu. Pasalnya menurut Kissowo, kegiatan Rakor P3M itu sangat penting. Karena sebagai bentuk respon terhadap pengaduan pelayanan public yang disampaikan warga Sidoarjo.
Menurut Kissowo yang juga Asisten Administrasi Pembangunan Pemkab Sidoarjo itu, meski Dinas PUPR juga memakai aplikasi Embonk untuk pengaduan jalan rusak, tapi bila gak ada responnya, dinilai juga percuma.
”Aplikasi M-Bonk itu dibeli dari Microsof dengan harganya mahal, tapi kalau gak ada respon soal jalan rusak, apa artinya, daripada mahal-mahal, lebih baik pakai aplikasi P3M saja dari Dinas Kominfo ini,” katanya saat membuka kegiatan tahunan tersebut di ruang Delta Karya Setda Sidoarjo.
Kissowo mengatakan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, selalu minta agar semua pengaduan masyarakat cepat ditangani oleh semus OPD. Ia mengakui, cepat tidaknya respon dari OPD itu juga tergantung dari pimpinan. Karena tugas operator P3M adalah melaporkan pada pimpinan. Kalau pimpinan lambat dalam merespon pengaduan, maka penanganan pengaduan juga akan bisa lambat.
”Saya minta semua operator P3M di Kab Sidoarjo supaya kerja cepat dalam merespon pengaduan masyarakat. Karena Bupati bila menelpon OPD terkait pengaduan, bisa kapan saja, bisa pagi, siang , sore bahkan malam hari,” katanya.
Menurut Kissowo, bila Pemerintah baik dalam merespon pengaduan, maka akan mendapat apresiasi dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Sehingga apabila Pemerintah akan menjalankan suatu programnya, akan mendapat respond an tidak ada penolakan dari masyarakat.
Kepala Dinas Kominfo Kab Sidoarjo, Drs Siswoyo menambahkan, pengaduan masyarakat di Sidoarjo kurang dapat respon dari OPD. Menurut data tahun 2017, dari 507 pengaduan yang masuk, tapi pengaduan yang dijawab hanya 365 saja, sisanya 142 tidak ada respon.
”OPD kita kurang merespon pengaduan masyarakat,” ujarnya. [kus]
