12.000 Lebih Warga Kota Probolinggo Belum Terekaman KTP elektronik

Walikota Habib Hadi Tinjau gudang logistik KPU.

(Wali Kota Perintahkan Jemput Bola)

Probolinggo, Bhirawa
Menjelang pesta demokrasi 17 April 2019 mendatang, masih ada 12.222 warga Kota Probolinggo yang belum melakukan perekaman KTP elektronik (KTP el). Di sisa waktu yang ada ini, Wali kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin mendesak seluruh komponen pemerintahan untuk bergerak cepat jemput bola. Untuk itu pula meninjau gudang logistik KPU tetang kesiapannya.
Wali kota memerintahkan Camat, lurah hingga RW dan RT mendorong warganya melakukan perekaman KTP el . Untuk memudahkan kontrol, Wali kota meminta ada target perolehan. Semua stakeholder diminta fokus upayakan percepatan KTP elektronik, sesuai dengan amanah Wali Kota Hadi Zainal Abidin.
“Kami tidak ingin jajaran kami di pemerintahan menjadi penghambat baik secara langsung atau tidak langsung, Kata Wali kota Habib Hadi, disela-sela meninjau gudang logistic KPU, Selasa 26/2.
“Ada hal sepele yang kadang membuat kendala, misalnya lupa menanyakan nomor telpon. Jadi saat KTP elektronik sudah jadi tidak bisa menghubungi warga dan sebaliknya warga tidak tahu apakah sudah jadi atau tidak,” imbuhnya.
Habib Hadi mengingatkan, pentingnya pemahaman aparatur pemerintahan yang harus melayani masyarakat. Camat dan lurah juga diminta menyiapkan SDM (sumber daya manusia) sesuai dengan klasifikasi. Ia tidak mau mendengar ada keluhan kurangnya SDM atau belum mendapat pelatihan.
“Jangan sampai masyarakat tidak terfasilitasi perekaman KTP elektroniknya dan akhirnya golput. Jangan sampai itu terjadi di Kota Probolinggo,” tegasnya.
Dispenduk Capil Kota Probolinggo punya program jemput bola rekam cetak KTP elektronik di tempat. Tim dari Dispenduk Capil turun ke kelurahan agar masyarakat lebih mudah melakukan perekaman. Jadwal jemput bola pun telah dibuat.
“Sudah ada by name juga yang belum melakukan perekaman. Kebanyakan, dari 12.222 yang belum melakukan perekaman KTP elektronik adalah pemilih pemula. Kalau soal blanko, sangat mencukupi. Kami siap,” ujar Kepala Dispenduk Capil Tartib Goenawan.
Ya, kami melakukan jemput bola perekaman KTP elektronik berlangsung di wilayah Kecamatan Mayangan, tepatnya di kantor Kelurahan Jati. Setelah hari sebelumnya jemput bola di Kelurahan Mangunharjo. Kelurahan Jati, menurut Lurah Jati Endah Dwi Kumalasari, ada 1024 warganya yang belum melakukan perekaman.
Kelurahan Jati menduduki posisi kedua yang paling banyak warganya belum melakukan perekaman setelah Kelurahan Mangunharjo. Di wilayah Jati, perekaman dilaksanakan selama dua shift. Yaitu pukul 09.00 – pukul 12.00 kemudian dilanjutkan pukul 16.00 – pukul 19.00.
“Dalam sehari kemarin 23/2 ada 98 warga yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Bagi warga yang belum perekaman, bisa ke kecamatan atau ke Dispenduk Capil,” ugkapnya.
Diketahui, 12.222 data tersebut termasuk data warga yang sudah meninggal dan bekerja di luar kota sehingga belum melakukan perekaman. “Saya mengimbau ke masyarakat untuk memanfaatkan program jemput bola oleh Dispenduk Capil.
Dengan begitu masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kecamatan atau kantor Dispenduk Capil. Dan, target 12.222 warga belum perekaman bisa dituntaskan. Ayo bareng-bareng kita aktif mengingatkan, karena di bulan April ada gawe nasional yang merupakan hak dan kewajiban kota semua untuk menyukseskannya,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Habib Hadi mengingatkan penyelenggara pemilu untuk berhati-hati dengan distribusi logistik dan kondisi surat suara. Masyarakat juga harus diberi pemahaman jika rusak maka harus segera diganti oleh petugas. Habib Hadi menyimpulkan, usai meninjau gudang KPU tidak melihat kendala yang berarti. Ia pun optimis penyelenggaran pemilu 2018 berjalan sesuai harapan. “Kotak suara kondisinya bagus, tidak seperti yang diberitakan di luaran. Saya lihat bagus. Semua sudah siap dan selesai tepat waktu. Surat suara rusak juga masih dihitung dan dibuatkan berita acara,” katanya.
Pendistribusian logistik, sambung Habib Hadi, menjadi hal yang sangat vital jadi jangan terjadi keterlambatan untuk menghindari protes dari masyarakat. Habib Hadi pun menyatakan siap membantu KPU agar pemilu berjalan dengan aman dan lancar.
Untuk pelipatan surat suara melibatkan 15 orang, yang mulai bekerja pukul 06.00 sampai 23.00 setiap harinya. Untuk surat suara pemilihan membutuhkan pengerjaan selama enam hari. Satu surat suara dihargai Rp 100 per lembar, nilai ini berbeda untuk surat suara presiden yang hanya Rp 50 per lembar karena ukurannya lebih kecil.
Pada pelaksanaan pemilu 17 April mendatang, KPU menyiapkan 3228 kotak suara dan 171.191 surat suara untuk masing-masing pemilihan (pemilihan presiden, pemilihan DPD, pemilihan DPR RI, pemilihan DPRD Provinsi Jawa Timur dan DPRD Kota Probolinggo). “Yang belum datang surat suara DPRD Kota Probolinggo,” kata Joko Wahyudi komisioner KPU.
Untuk pendistribusian akan dilaksanakan H-1 dari gudang KPU ke masing-masing kelurahan. KPU bekerjasama dengan Kantor Pos terkait distribusi ke 605 TPS untuk mengantisipasi musim hujan, tambahnya.(Wap)

Tags: