Foto: ilustrasi
Bojonegoro, Bhirawa
Sebanyak 12 jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Bojonegoro hingga saat ini masih kosong.
12 kursi pimpinan instansi yang kosong diantaranya Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan), Dinas Perizinan, Dinas Kesehatan, Inspektorat, Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas PU, Dinas Ketahanan Pangan, dan Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP). Saat ini 12 OPD tersebut dipimpin pelaksana tugas (plt).
Sekretaris Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro, Aan Syahbana mengungkapkan, khusus untuk 7 kepala OPD memang belum diajukan untuk melakukan pengisian tersebut.
Sebab, sebelumnya BKPP sudah melakukan pengajuan 5 kepala OPD yang kosong ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada September 2018 lalu, namun sampai saat ini belum ada kepastian.
“Dari KASN belum memberikan kejelasan untuk lima kepala OPD yakni Dinas PU, DPMD, Dinas Perdagangan, Perpusda (Arsip), dan BKPP. Intinya kita masih menunggu surat pengesahan untuk lima kepala dinas tersebut, baru kita ajukan lagi,” ujar Aan syahbana,kemarin (7/7).
Terkait molornya persetujuan dari kelima pengajuan kepala OPD itu, Aan Syabandi mengungkapkan pada saat penyusunan melakukan pelelangan jabatan pada bulan September lalu belum ada rekomendasi dari Mendagri, lantaran Kabupaten Bojonegoro masuk dalam daerah yang menggelar Pilkada.
Pasca mendapat kejelasan dari KASN, BKPP langsung mengirim surat kepada Kemendagri untuk meminta rekomendasi penetapan calon kepala dinas. Namun, sampai saat ini belum ada tembusan dari Kemendagri terkait kejelasan tersebut. “Kita belum bisa meastikan kapan rekomendasi tersebut keluar, tetapi kita akan tetap usahakan agar surat rekomendasi dari Kemendagri cepat turun,” kata Aan Syahbana. [bas]
