15 Calon Berebut Jadi Anggota Komisi Informasi Jatim

Dua Orang Diketahui Masih Rangkap Jabatan
DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi Bidang Hukum dan Pemerintahan  DPRD Provinsi Jatim selama dua hari yakni Selasa (13/5) dan Rabu (14/5) menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 15 calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim periode 2014-2018. Pembentukan KI Jatim merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang No14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diperkuat oleh Surat Keputusan Gubernur Jatim.
“Pembentukan KI itu amanat dari UU No14 Tahun 2008 sebagai sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lain, khususnya berkaitan dengan kepentingan publik,” ujar Ketua Komisi A  DPRD Jatim Sabron Djamil Pasaribu di sela-sela fit and proper test di ruang paripurna DPRD Jatim, Selasa (13/5).
Lebih jauh politisi asal Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan bahwa hari pertama fit and proper test diikuti 8 peserta. Masing-masing, Daan Rakhmat Tanod, Djoko Tetuko Abd Latif, Farona Illusia, Isrowi Farida, Ketty Tri Setyorini, Misbahul Munir, Mahbub Junaidi dan Imadoedin. Sedangkan di hari kedua, diikuti 7 peserta terdiri dari Mochammad Rudy Hartono, Nurul Amalia, Otto Bambang Wahyudi, Zulaikha, Wahyu Kuncoro, Sardiyoko dan Sudarno.
“Setiap peserta mendapat waktu 1 jam untuk memaparkan visi misi jika terpilih dan menjawab pertanyaan dari anggota Komisi A DPRD Jatim. Sedangkan sistem penilaiannya setiap anggota dapat memberikan nilai minimal 60 dan maksimal 100, lalu diakumulasi lima besar tertinggi ditetapkan sebagai calon terpilih dan peringkat 6-10 ditetapkan sebagai calon pengganti (cadangan),” beber Sabron
Yang menarik dari 15 peserta fit and proper test ternyata terdapat 3 calon incumbent yakni Daan Rachmad Tanod, Djoko Tetuko dan Imaduddin. Serta mantan anggota KI Jatim periode 2006-2010 yakni Nurul Amalia. Selain itu juga ada peserta yang masih rangkap jabatan, seperti Ketty Tri Setyorini Ketua KPU Kabupaten Jember dan Sardiyoko anggota Panwaslu Kota Surabaya.
Menanggapi fenomena tersebut, wakil ketua Komisi A DPRD Jatim Kusnadi membenarkan jika ada beberapa peserta yang masih menjabat di institusi pemerintahan khususnya KPU dan Panwaslu. Namun dalam Peraturan KI Pusat menyebutkan bahwa calon anggota KI jika terpilih bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam badan publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi dan atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota.
“Kalau mereka terpilih bersedia bekerja penuh waktu, tapi kalau tidak tentu mereka tidak akan kami loloskan,” tegas politisi asal Fraksi PDIP
Sementara menyangkut unsur pemerintahan dalam keanggotaan KI Jatim periode mendatang, menurut Zainal Arifin Emka salah seorang anggota Tim Seleksi KI Jatim mengatakan bahwa kepala daerah dapat menunjuk minimal pejabat eselon II dan atau merekomendasikan tokoh masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota sebagai calon anggota.
“Kalau periode lalu, unsur pemerintah anggota KI Jatim adalah Daan Rachmad Tanod, tapi periode nanti adalah Isrowi Farida. Jadi jika Tanod lolos 15 besar itu atas nama pribadi karena dia sudah pensiun,” dalihnya.
Sebagian peserta fit and proper test calon anggota KI Jatim terkesan rakus jabatan karena mereka juga ikut seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota di Jatim.  Di antaranya, Nurul Amalia yang kini masuk 20 besar calon anggota KPU Surabaya.  “Nurul Amalia memang masuk 20 besar seleksi calon KPU Kota Surabaya,” tegas sumber yang tak lolos 20 besar calon anggota KPU Kota Surabaya. [cty]

Tags: