179 Kepsek Enggan Dimutasi Akibat Belum Kantongi SK

mutasiGresik, Bhirawa
Ratusan Kasek (Kepala Sekolah) SDN (Sekolah Dasar Negeri) yang dilantik Bupati Sambari Halim Radianto pada mutasi Selasa (4/11) hingga kini belum mau berdinas di tempat barunya. Mereka mogok kerja di tempat jabatan baru (kepala sekolah), sebab belum memegang SK.
Mereka khawatir jika masuk kantor di tempat baru dengan tak membawa bukti SK pelantikan, kemudian membuat kebijakan akan menimbulkan persoalan, seperti diprotes para guru dan wali murid. ”Karena itu, kami hingga kini belum berani masuk kantor di tempat tugas baru sebelum  menerima SK,” kata salah satu kepala sekolah di wilayah Balongpanggang yang enggan disebutkan namanya, Rabu (12/11).
Menurutnya, Kasek baru yang melakukan mogok kerja di tempat baru bukan hanya dari wilayah Balongpanggang. Namun, bisa dipastikan Kasek yang ditugaskan di tempat baru di kecamatan lain yang jumlahnya ratusan yang belum memegang SK pelantikan juga melakukan hal serupa. ”Mereka juga kami tanya belum bersedia masuk kantor. Mereka takut kalau masuk kantor tanpa memegang SK akan muncul  gejolak penolakan,” ungkapnya.
Untuk itu, lanjut sumber Bhirawa itu, dari ratusan Kasek, terutama Kasek SDN yang dilantik bersamaan 179 pejabat, baik fungsional maupun struktural pada Selasa (4/11), hingga kini setiap hari kerjanya masih masuk kantor di tempat tugas lamanya. Sementara pejabat yang menggantikannya juga belum masuk kantor. ”Ya kami sama-sama masih menunggu bukti SK mutasi. Baru setelah itu kami mau kerja di tempat baru kami, ” jelasnya.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Pemkab Gresik, M Nadlif mengaku menyayangkan sikap bawahannya pasca dilantik belum mau masuk kantor di tempat barunya dengan alasan belum memegang SK pelantikan. ”Seharusnya itu tak boleh,” kata Nadlif.
Menurut Nadlif, Kasek yang telah dilantik bupati seharusnya tanpa memegang SK pun mereka sudah harus masuk kantor di tempat barunya. Sebab, saat pelantikan SK mereka sudah dibacakan. ”SK yang dibacakan saat pelantikan itu sebetulnya sudah bisa jadi pegangan mereka bekerja di tempat tugas baru tanpa terlebih dulu menunggu menerima SK,” jelasnya.
Wakil Bupati Gresik, Moch Qosim, tambah Nadlif ketika memberikan sambutan pelantikan meminta kepada semua pejabat yang dilantik, agar pasca pelantikan langsung  bertugas di tempat tugas  baru. Itu dilakukan agar mereka cepat bisa melakukan adaptasi dan bisa mengetahui tugas-tugas apa yang harus dijalankan. ”Sehingga, program-program di tempat tugas barunya tak mandek,” pungkasnya.
Sementara Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Pemkab Gresik Saputro membenarkan, pasca pelantikan 179 pejabat struktural dan fungsional, Selasa (4/11), SK mereka hingga Rabu (12/11) belum  diberikan. Alasannya, banyak SK  yang pengetikannya masih salah. Misalnya, kesalahan berupa gelar, titik, NIP dan nama. ”SK sudah jadi, namun ada yang salah maka harus dibetulkan,” katanya.
Saputro memastikan, SK secepatnya diberikan. Sebab, Hari Rabu (12/11) semua SK yang salah sudah dibetulkan. Setelah diteken bupati, SK kemudian diserahkan kepada 179 pejabat yang dilantik. ”Sudah dibetulkan semua hari ini (Rabu,12/11). Setelah itu kami serahkan,” terangnya. [eri]

Tags: