192 Waduk di Provinsi Jatim Perlu Perbaikan

Waduk Kedung Bendo Ngawi

Waduk Kedung Bendo Ngawi

Surabaya, Bhirawa
Sebanyak 192 waduk yang tersebar di sejumlah daerah di Jawa Timur memerlukan perbaikan sehingga menyebabkan kurang maksimalnya fungsi, salah satunya sebagai irigasi atau pengairan untuk lahan pertanian.
“Waduk-waduk yang butuh perbaikan itu ada yang besar maupun kecil,” ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo kepada wartawan di Surabaya, Selasa (2/2).
Namun, kata dia, dalam waktu dekat ini perbaikan belum bisa dilakukan karena Pemerintah Pusat masih menggunakan konsep membangun waduk sehingga membuatnya tak sependapat dengan rencana tersebut. “Padahal, membangun waduk itu membutuhkan waktu yang sangat lama atau tidak cukup lima tahun,” ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Dia mencontohkan pembangunan Waduk Bajulmati di Kabupaten Banyuwangi yang membutuhkan waktu hingga 15 tahun dan Waduk Nipah di Sampang yang proses pembangunannya mencapai puluhan tahun.
“Seharusnya pemerintah mau memperbaiki waduk yang sekarang sudah ada agar pemanfaatannya lebih maksimal, apalagi waktu yang dibutuhkan cukup setahun saja,” ucapnya.
Menurut dia, waduk yang diperbaiki tidak harus yang berukuran besar dan selalu ada airnya saat musim kemarau, tapi bisa waduk kecil berbentuk bendungan sehingga jika musim hujan airnya bisa dibendung dan dikelola manajemen sekaligus dimanfaatkan airnya.
Sementara itu, Jatim sebelumnya juga telah membangun beberapa waduk, yaitu Waduk Tukul di Pacitan, Waduk Tugu di Trenggalek, Waduk Bendo di Madiun, Waduk di Nganjuk dan Bojonegoro. “Yang hampir selesai Waduk Tugu, kemudian di Blegah belum bisa dibangun karena masyarakatnya belum setuju,” tuturnya.
Sedangkan untuk pembangunan embung, orang nomor satu di Pemprov Jatim itu memastikan terus berjalan yang sampai saat ini sudah ada 18 embung dalam proses pembangunan.
Fungsi embung ini adalah pada musim hujan mampu menampung air, dan musim kemarau untuk kebutuhan air bersih, seperti cuci dan mandi. “Tapi khusus di Madura ada sedikit kendala karena ada desa yang tidak punya tanah kas desa sehingga tanahnya harus beli. Kalau di luar itu semuanya lancar, termasuk Bojonegoro yang bupatinya malah ikut membangun,” tukasnya. [iib,ant]

Tags: