Bupati Syahri Mulyo menandatangani pernyataan dukungan Pemkab Tulungagung dalam penanggulangan penyakit TB di acara Lokakarya Konsultasi Publik RAD Pengendalian TB, Rabu (8/3).
Tulungagung, Bhirawa
Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung mencatat masih ada sebanyak 2.262 penderita penyakit tuberkulosis (TB) di kabupaten setempat yang belum ditemukan dan belum terobati. Saat ini hanya 980 kasus penyakit TB saja yang dapat ditemukan dan bahkan tujuh penderita tuberkulosisi resisten obat (MDR) juga belum mau diobati.
Minimnya penderita TB melakukan pengobatan ini disampaikan Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi saat Lokakarya Konsultasi Publik RAD (Rencana Aksi daerah) Pengendalian TB di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Rabu (8/3). “Penduduk Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016 berjumlah 1.026.101 jiwa, perkiraan kasus TB-nya adalah sebesar 3.242 kasus dan yang ditemukan baru 980 kasus. Ini menunjukkan masih terdapat 2.262 kasus yang belum ditemukan dan diobati,” ujarnya.
Bupati Syahri Mulyo berharap dengan penyusunan RAD pengendalian tuberkulosis dapat membuat Kabupaten Tulungagung segera bebas dari penderita TB. “Apalagi Indonesia tercatat sebagai negara peringkat kedua di dunia yang penduduknya menderita TB setelah negara India. Ini tentu bukan berita yang menggembirakan,” paparnya.
Survei Prevalensi Nasional (SPN) TB 2013-2014 di Provinsi Jatim jumlah penderita tuberkulosis sebesar 316/100.000 penduduk. Artinya, perkiraan penderita TB yang ada di masyarakat sebanyak 316 jiwa per 100.000 penduduk. Sedang secara nasional prevalensinya sebesar 660/100.000 penduduk.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Didik Eka SP SKM MSi, mengatakan, tujuan dari diadakannya lokakarya konsultasi publik RAD pengendalian TB untuk digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan bupati (perbup). “Kegiatan kami ini merupakan yang pertama dilakukan di Jawa Timur,” ujarnya.
Didik Eka berharap pembuatan perbup terkait RAD pengendalian TB dapat selesai pada tahun 2017 ini. “RAD penanggulangan TB di antaranya, dapat memberikan acuan bagi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan pihak terkait lainnya dalam membuat perencanaan dan penganggaran penanggulangan TB di daerah,” paparnya.
Karena itu, dalam lokakarya kemarin, selain dihadiri Bupati Syahri Mulyo, Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto MM, Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung, dr Moch Mastur MM, Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Agus Budiarto SE Ak dan Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Drs Subani Sirab, juga hadir para camat dan perwakilan dari SKPD lingkup Pemkab Tulungagung. Selain hadir pula Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, drg Ansarul Fahruda Mkes.
Menurut Didik Eka, di Tulungagung saat ini sudah tersedia alat tes cepat monokoler (TCM) dalam mendiagnosa penyakit TB yang berada di RSUD dr Iskak. Rencananya, dalam tahun ini bakal ada tambahan 14 alat serupa bantuan dari Kementerian Kesehatan RI untuk di distribusikan ke rumah sakit swasta dan puskesmas. [wed]
