Foto: ilustrasi
Sumenep, Bhirawa
Sedikitnya 136 dari 580 Sekolah Dasar Negeri (SDN) di lingkungan Pemkab Sumenep dibiarkan tanpa kepala sekolah definitif selama dua tahun terakhir ini. Alasannya, terkendala pelaksanaan Pilkada.
Kepala Dinas Pendidikan Sumenep Achmad Sadik mengatakan saat ini posisi kepala sekolah di 136 SDN ini dipimpin oleh Plt alias pelaksana tugas karena pada saat ini terkendala pelaksanaan Pilkada sehingga bupati tidak bisa melakukan mutasi enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Bupati baru bisa melakukan mutasi setelah enam bulan pasca dilantik.
“Sekitar 136 sekolah posisi kepala sekolah sedang kosong. Ini terjadi di tingkat SDN yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Ahmad Sadik, Senin (23/1).
Sadik menerangkan, kekosongan posisi kepala sekolah itu, selain karena terkendala UU Pilkada, juga terkendala adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sehingga pemerintah daerah harus melakukan mutasi setelah SOPD rampung. “Saat ini bupati masih melakukan mutasi untuk mengisi posisi jabatan di masing-masing SKPD sesuai OPD yang baru. Sedangkan untuk kepala sekolah, nanti akan dilakukan setelah itu,” ucapnya.
Ia mengklaim, posisi kepala sekolah yang saat ini diisi oleh Plt akan segera diisi oleh kepala sekolah definitif itu. Sebab, sejak awal Januari 2017 sudah dilakukan proses. Namun, kekosongan kepala sekolah itu dipastikan tidak mengganggu proses kelompok belajar mengajar.
“Tunggu saja, saat ini sudah proses. Dalam waktu yang tidak lama lagi semua sekolah yang dipimpin Plt itu akan ada kepala sekolah definitif. Yang jelas proses kegiatan belajar mengajar tidak ada kendala,” tuturnya.
Di kabupaten ujung timur Pulau Madura ini, baik daratan maupun kepulauan, total lembaga pendidikan tingkat SDN sebanyak 580 lembaga. “Kami berharap, semua sekolah dasar, baik yang dipimpin Plt maupun kepala sekolah definitif proses kegiatan belajar mengajarnya berjalan dengan baik,” harapnya. [sul]
