20 Siswa ABK Tak Dapat Ikuti UN SMP

6-anak-cacat-unasSurabaya, Bhirawa
Tidak semua peserta didik beruntung dapat mengikuti Ujian Nasional (UN). Meski telah mengikuti proses belajar mengajar selama tiga tahun di jenjang SMP, sejumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tetap tidak diperbolehkan mengikuti ujian negara penentu kelulusan siswa itu.
Hal ini terjadi di sejumlah sekolah inklusif di Surabaya. Di antaranya ialah SMP Inklusif Galuh Handayani. Di sekolah tersebut, terdapat 9 siswa ABK yang tidak dapat mengikuti UN umumnya siswa lainnya. “Kami membagi dua jenis ujian untuk 17 siswa. Sebanyak 8 siswa mengikuti UN dengan menggabung di sekolah lain. Sementara 9 lainnya mengikuti ujian sekolah,” tutur Ketua Yayasan Galuh Handayani Sri Sedyaningrum, Senin (5/5).
Menurut Sri, para siswa ABK ini tidak dapat mengikuti UN karena memang tidak memenuhi standar yang ditentukan. Salah satunya ialah assessment yang dilakukan pra sekolah dan pra UN. Sejak awal peserta didik mendaftar di sekolah tersebut, pihak wali murid telah mendapat informasi tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama siswa belajar di sekolah tersebut. Salah satunya ialah kemungkinan siswa tidak dapat mengikuti UN. “Jadi ketika masuk ke kelas 7, assessment sudah kita lakukan meliputi tes IQ, psikotes dan tes potensi akademik. Jadi kami sejak awal telah memprediksi siswa ABK bisa ikut UN atau tidak,” tutur dia.
Jika dalam kurun waktu tiga tahun, perkembangan siswa ternyata lebih baik dari yang diprediksi semula, menurutĀ  Sri tidak menutup kemungkinan siswa akan diikutkan UN. Hal itu sesuai dengan assessment yang dilakukan sebelum UN. Jika IQ bisa di atas 90, maka dia bisa ikut UN. Hal ini telah sesuai dengan Permendikbud No 70 Tahun 2009. “Ini bukan atas kepentingan sekolah, sistem bahkan orangtua sekalipun, melainkan atas kepentingan anak. Karena itu kebutuhan dia,” ungkap dia.
Hal serupa juga terjadi di SMPN 5 Surabaya. Di saat 290 siswa mengikuti UN Formal, terdapat 11 siswa ABK di sekolah tersebut yang hanya mengikuti ujian sekolah. Beberapa di antara mereka adalah siswa slow leaner dan autis yang tidak memungkinkan untuk mengerjakan soal yang memiliki bobot seperti di UN SMP. “Agar tidak diskriminatif, kami selenggarakan pada saat yang bersamaan dengan UN SMP,” ungkap Kepala SMPN 5 Surabaya Sisminarto
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Ikhsan mengatakan, untuk mengikuti UN terdapat standar yang harus dipenuhi siswa. Di antaranya ialah hasil tes yang dilakukan oleh psikolog. Karena itu, ada siswa yang bisa mengikuti UN, ada pula yang hanya mengikuti ujian sekolah. Ujian sekolah ini diselenggarakan oleh masing-masing sekolah. Soal-soal yang digunakan juga dibuat sendiri oleh para guru yang telah disesuaikan dengan kemampuan anak.
“Kalau semua siswa ABK disamaratakan justru itu diskriminatif. Karena itu, layanan pendidikan untuk ABK ini selalu disesuaikan dengan kebutuhan anak. Itu pun sudah dengan persetujuan orangtua,” ungkap dia.
Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Zainudin Maliki setuju dengan adanya pemilahan siswa ABK dalam mengikuti UN dan ujian sekolah. Namun demikian, perlu ada pendampingan khusus yang harus tetap diberikan. Di antaranya ialah pendampingan pasca sekolah. “Jika dia tidak lulus dan tidak memiliki ijazah negara bagaimana dia melanjutkan sekolahnya. Kalau terpaksa tidak bisa melanjutkan sekolah, berarti harus ada pendampingan. Jangan sampai dibiarkan begitu saja,” tutur dia. [tam]

Rate this article!
Tags: