2015, Banyuwangi Terapkan e-Village Budgeting

Banyuwangi, Bhirawa
Pemkab Banyuwangi mulai 2015 akan mengimplementasikan sistem informasi manajemen keuangan pemerintah desa lewat sistem online atau disebut e-Village Budgeting. Strategi ini memangkas alur administrasi konvensional. Pemerintah desa tidak perlu datang ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) untuk sekadar konsultasi menyusun anggaran belanja.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, mengatakan sistem ini sedang tahap konstruksi trial and error yang dimulai pada awal triwulan III tahun ini. Ia berharap sistem siap digunakan awal  2015. “Kami memiliki keterbatasan tenaga SDM untuk mengawasi ribuan titik sasaran penerima bantuan. Karena itu cara ini optimal untuk mengawasi tanpa harus menambah PNS,” kata Suyanto, Senin (10/11).
BPMPD melansir ada sekitar 12 ribu titik sasaran penerima bantuan dalam setahun. Suyanto memberikan contoh bedah rumah menyasar 1.800 unit, bedah warung 434 penerima bantuan, dan penerima Jasmas sebanyak 300 kepala keluarga. Dengan hanya 30 staf di BPMPD, kata dia, tidak optimal bila harus mengawasi puluhan program yang menyasar 12 ribuan penerima sasaran. “Ya caranya dengan teknologi untuk mengkaver tugas-tugas ini,” ujarnya.
Sistem e-Village Budgeting mengaplikasikan Open Source Software (OSS) yang memungkinkan kode program dimodifikasi. Karena itu, ia akan mengintegrasikannya dengan monitoring system dan google map berbayar. Monitoring System mengantisipasi korupsi anggaran dan mempermudah proses pengawasan pembangunan di pelosok desa se-Banyuwangi.
Konsep kerjanya, kepala seksi pemerintahan desa di tiap kantor kecamatan akan mengolah dan mengunggah gambar berikut data ke laman website terkait program yang dikerjakan. Data mentah ini hasil kerja dari aparatur pengawas di tingkat desa. “Saya bisa verifikasi gambar proyek itu dengan google map apakah asli atau bukan. Jadi bisa mencegah penyelewengan,” ia menambahkan.
Lewat strategi ini, Suyanto berkeyakinan praktik lancung mark up anggaran yang kerap mewarnai program pembangunan bisa ditekan. Ia paham betul modus yang umum digunakan oknum PNS untuk mengambil untung duit program pemberdayaan dengan menggandakan Surat Pertanggungjawaban (SPj) kegiatan proyek. E-Village Budgeting menyentuh 187 desa tanpa mengikutsertakan kelurahan. Di Kabupaten Banyuwangi terdapat 217 desa/kelurahan.
Namun sebelum monitoring system diterapkan, ia telah mengusulkan pembuatan aturan pelaksana lewat Peraturan Bupati ihwal pelimpahan kewenangan pengawasan. Suyanto mengaku tengah menggodok konsep ini dengan melibatkan Inspektorat, Dishubkominfo, dan DPKAD Banyuwangi. “Sekarang masih perencanaan pelatihan menggunakan e-Village Budgeting dulu,” kata dia. [nan]