Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas
Banyuwangi, Bhirawa
Pemkab Banyuwangi akan meningkatkan kinerja pada tahun anggaran 2015 setelah merespons rekomendasi DPRD Banyuwangi terhadap nota Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) 2014. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan banyak program-program kerja yang mencatatkan hasil positif. Namun, dia mengakui masih ada pekerjaan rumah yang patut dijadikan perhatian karena faktor penunjuk teknis.
Bupati Anas mengaku terpaksa menunda suatu program kerja jika petunjuk teknis belum turun. “Saya prihatin karena juknis berlarut-larut yang membuat program tertunda dan berdampak pada penyerapan anggaran. Keputusan ini harus kami ambil karena masih abu-abu daripada berdampak hukum,” kata Bupati Anas di sidang Paripurna Istimewa Rekomendasi DPRD terhadap Pengajuan Nota LKPj 2014, Senin (27/4).
Ia mengatakan, rekomendasi DPRD atas nota LKPj 2014 akan dijadikan ajang instropeksi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan pada 2015. Bupati Anas berharap, masukan dan saran dari DPRD ikut berkontribusi memperbaiki kualitas layanan masyarakat dan pembangunan daerah di Banyuwangi. “Kita akan tingkatkan terus kinerja bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, UMKM koperasi, peternakan, infrastruktur, kependudukan, dan ketenagakerjaan atas dasar saran dan masukan anggota dewan,” Bupati Anas menambahkan.
Ketua Pembahas LKPj 2014 sekaligus Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ismoko, mengatakan ada 14 rekomendasi saran dan masukan yang dihasilkan terhadap nota LKPj 2014. Keempatbelas rekomendasi ini berdasarkan indikator kinerja wajib, pilihan, dan urusan pekerjaan umum yang dijalankan oleh Pemkab Banyuwangi pada 2014. Indikator kinerja wajib terdiri atas pendapatan daerah dan belanja, pendidikan, kesehatan dan pertanian.
Indikator pilihan terdiri atas pariwisata, UMKM dan koperasi. Adapun urusan pekerjaan umum terbagi ke dalam infrastruktur, ketenagakerjaan, kependudukan dan catatan sipil, perizinan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kelautan dan perikanan, peternakan dan lingkungan hidup. Indikator perizinan dan kelautan-perikanan, kata Ismoko, berhasil mencapai target yang ditetapkan setelah menyesuaikan RPJMD 2010-2015 dan RKPD 2014.
Sementara sisanya masih ditemukan beberapa indikator belum terealisasi sesuai target yang ditetapkan. “Kami mendorong pemkab untuk lebih meningkatkan kinerja di sejumlah sektor pada 2015 ini. Secara umum, kinerja 2014 cukup baik karena terbukti banyak penghargaan yang diterima oleh Pemkab Banyuwangi, seperti Adipura Kota Sedang, Wahana Tata Nugraha Lalu Lintas Kota Sedang, dan banyak lagi,” ujarnya.
Ismoko juga memberikan catatan terkait realisasi PAD dan belanja daerah yang masih di bawah target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2014 realisasinya Rp 2,266 triliun dari target Rp 2,291 triliun. Adapun belanja daerah 2014 terealisasi Rp 2,289 triliun dari target Rp 2,557 triliun. “Ke depan, pemkab perlu mendorong kinerja Dipenda dan DPPKAD agar pendapatan optimal dan perlu terobosan supaya wajib pajak proaktif bayar pajak dan retribusi,” ujar Ismoko.
Pihaknya mendorong supaya Pemkab Banyuwangi melakukan reorientasi dan menata regulasi. Strategi ini untuk mempercepat pertumbuhan dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat. [nan]
