Foto: ilustrasi
Pemkab Jember, Bhirawa
Pemkab Jember akan mendapatkan bantuan sejumlah bus dari pemerintah pusat. Rencananya, sebagian bus ini akan dioperasikan untuk mendongkrak potensi wisata.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember Edi Budi Susilo mengatakan, dalam rangka interkoneksi dan kepentingan pariwisata, akan dibuka akses transportasi dari bandara menuju tempat wisata seperti Watu Ulo dan Papuma. “Dan itu gratis. Begitu juga bus pelajar akan digratiskan,” katanya, Selasa (25/11).
Bappekab sudah mendapat laporan dari Dinas Perhubungan, jika ada enam bus yang akan dioperasikan untuk kepentingan itu. “Satu bus sudah direalisasikan. Informasinya bantuan lima bus akan direalisasikan Desember mendatang,” kata Edi.
Skenario besarnya, lanjut Edi, kebijakan pembangunan transportasi berkaitan dengan dioperasikannya bandara sehingga dibutuhkan infrastruktur yang berkesinambungan dan simultan. Infrastruktur itu menyangkut jalan, jembatan penghubung maupun fasilitas lain.
Kepala Dinas Perhubungan Isman Sutomo meminta bantuan sepuluh bus dari pemerintah pusat untuk kepentingan wisata dan pemandu moda dari Terminal Tawang Alun ke bandara. “Mudah-mudahan direstui. Saya harus paparan di Badan Sistem Transportasi Perkotaan soal ini. Nantinya ticketing di bawah tarif umum, karena ada subsidi,” katanya.
Bandara Notohadinegoro akan makin berkembang, jika sejak 1 Desember 2014 ada dua kali penerbangan dari Surabaya ke Jember. “Pada 2015 kemungkinan ada penerbangan ke Bali,” kata Isman. Pemkab Jember menganggarkan Rp 2,8 miliar dalam APBD 2015 untuk pengadaan lampu bandara.
Tolak Pengajuan Anggaran
Sementara itu Komisi D DPRD Kota Malang menolak pengajuan anggaran pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk bus pariwisata yang disodorkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang di RAPBD 2015. Tak tanggung-tanggung, dana yang diajukan Pemkot Malang mencapai Rp 400 juta.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Hadi Susanto mengatakan, alasan dewan mencoret pengajuan anggaran ratusan juta rupiah tersebut lantaran peruntukannya dinilai tidak jelas. “Hingga saat ini kami masih belum tahu bentuk bus pariwisata milik Pemkot Malang seperti apa, tiba-tiba ada pengajuan pendanaan BBM Rp 400 juta di RAPBD,” ujar Hadi Susanto.
Menurutnya, sebelum mengajukan anggaran operasional BBM, seharusnya Pemkot Malang menyampaikan terlebih dahulu kajian lingkungannya. “Saat hearing dengan dewan, Pemkot Malang menyatakan bahwa bus pariwisata untuk hotel, padahal hotel pasti sudah punya fasilitas transportasi sendiri. Seharusnya bus pariwisata untuk wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang,” kata politisi PDIP tersebut.
Pengadaan bus pariwisata, sambung Hadi, merupakan sumbangan CSR. Namun hingga kini dewan masih belum tahu perjanjian hibahnya karena belum keluar “Seharusnya perjanjian dengan pihak pemberi CSR diselesaikan dulu, baru anggaran operasionalnya kami setujui,” tandas Hadi. [efi,mut]
