2015, Serapan Anggaran SKPD Surabaya Turun

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Pemkot Surabaya, Bhirawa
Serapan APBD 2015 Kota Surabaya menurun dibanding tahun sebelumnya. Hanya saja soal penyerapan anggaran masih harus diperbaiki, karena terjadi penurunan dibandingkan tahun lalu, dari 80 menjadi 79 persen.
Hal ini diungkapkan Pj. Wali Kota Surabaya, Nurwiyatno ketika memberikan sambutan dihadapan wartawan Pokja Pemkot Surabaya Jum’at (8/1) kemarin.
Menurutnya tiap Jumat sore Nurwiyatno meminta report ke seluruh dinas untuk menyetor laporan serapan anggaran. ”Kalau dulu 80% sekarang hanya 79% sekian dan sudah dipublis. Tapi sudahlah itu sudah lewat,” ujarnya.
Pejabat inspektorat Pemprop Jatim ini menjelaskan,
Ia menyebut penyerapan anggaran yang baik dilakukan Kabupaten/Kota dibagi 4 bagian.
”Triwulan I sebesar 20 persen, triwulan II sebesar 30 persen, ketiga sebesar 35 persen dan 15 persen pada triwulan keempat. Itu serapan yang bagus,” jelasnya.
Nurwiyatno yang juga meminta maaf karena tidak bisa mempertahankan rekor saat APBD 2016 yang biasanya tiap tahun disahkan tiap 10 November.
”Karena kondisi tidak memungkinkan maka baru ditetapkan 25 November tapi masih dari segi administratif peraturan tidak menyalahi aturan,” tambahnya.
Sebelumnya, Nurwiyatno telah memerintahkan jajaran pejabat Pemkot untuk mengevaluasi rendahnya serapan anggaran dalam penggunaan APBD Tahun Anggaran 2015.
”Memang patut disayangkan serapan begitu rendah dibandingkan tahun 2014 kemarin. Maka, nanti setelah mereka sarapan segera mengerjakan laporan evaluasi,” terangnya.
Lebih lanjut, Nurwiyatno mengatakan rendahnya serapan ini perlu dievaluasi benar. Khususnya, penggunaan anggaran dalam pembangunan infrastruktur.
”Setelah dievaluasi nanti akan saya monitor,” tambahnya. Nurwiyatno sebelumnya mengatakan prosentase serapan anggaran itu dilihat dari sisi keuangan, sedangkan dari segi fisik pengerjaannya sudah mencapai 80 persen.
Nurwiyatno memaklumi ketika serapan anggaran rendah. Hal itu akibat proyek yang tidak berjalan sesuai rencana, misalnya proyek itu sudah disetujui, tapi akhirnya ketika pengerjaan mendapat penolakan dari warga setempat.
Sementara itu Komisi C meminta Bappeko dan Bina ProgramĀ  untuk berbenah diri terkait kinerja, karena terbukti di tahun anggaran 2015 serapan APBD menurun.
“Tahun 2015 harus menjadi kaca bagi Bappeko dan Bina Program Kota Surabaya dalam merencanakan berbagai penggunaan anggaran, utamanya untuk proyek fisik yang nilainya cukup signifikan,” tegas ketua Komisi C Saifudin Zuhri , Jumat (8/1/2016)
Menurut politisi PDIP ini, Pemkot Surabaya dinilai masih belum bisa menselaraskan program proyek fisik yang administrasinya memerlukan waktu dengan masa pelaksanaan dilapangan yang harus berhadapan dengan beberapa hal yang non teknis.
“Harusnya mereka itu (Bappeko dan Bina Porgram-red) sudah mempertimbangkan sebelumnya, jenis proyek fisik apa yang bisa dikerjakan pada bulan- bulan kemarau, dan jenis proyek fisik apa yang bisa dikerjakan pada bulan-bulan musim penghujan, karena dampaknya sangat besar dan rata-rata justru merugikan pelaksana,” tandasnya.
Bagaimana tidak, Lanjut Cak Ipuk-sapaan akrab Saifudin Zuhri, disamping kondisi cuaca, kontraktor itu juga harus berhadapan dengan persoalan teknis di lapangan seperti adanya beberapa fasilitas ultilitas dan lain-lain, juga non teknis yakni kondisi warga di sekitar lokasi pekerjaan.
“Saya contohkan, jangan pekerjaan yang berkaitan dengan drainage lantas dikerjakan pada musim penghujan, dan mereka (Bappeko dan Bina Program) juga harus mengetahui sebelumnya kondisi masyarakat di sekitar proyek yang akan dikerjakan, sebagai materi acuan saat dilakukan lelang ULP,” tambahnya.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya ini juga mengambil kesimpulan sementara bahwa hal-hal yang disampaikan diatas adalah menjadi penyebab utama rendahnya serapan di beberapa SKPD, utamanya di Dinas PU Bina Marga dan Pematusan.
“Saya minta kondisi di tahun sebelumnya (2015-red) tidak akan terjadi lagi di tahun anggaran 2016, untuk itu pihak-pihak yang terkait mulai dari Bappeko, Bina Prrogram, Bagian Perencanaan dan ULP harus segera berbenah diri, dengan tujuan memaksimalkan penyerapan anggaran,” pungkasnya. [dre.gat]

Tags: