2016, Kab.Lamongan Bebas dari Pasung

Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi bersama Kadinkes Fida Nuraida saat meninjau fasilitas di RSUD dr Soegiri. [suprayitno/bhirawa]

Lamongan, Bhirawa
Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi menargetkan Lamongan di tahun 2016 sudah tidak ada lagi warganya yang dipasung karena sakit jiwa. Itu ditegaskannya saat menghadiri pelantikan pengurus ranting Ikatan Bidan Indonesia se cabang Lamongan di Aula RSUD dr Soegiri, Selasa (17/11).
Dari data yang di sampaikan Bu Fida (Fida Nuraida Kepala Dinas Kesehatan), lanjut Wahid, di Lamongan terdapat sekitar 500 orang dengan gejala stress. Dari jumlah tersebut, sekitar 100 diantaranya dalam kondisi dipasung.
Biasanya, sebut dia, warga yang sakit jiwa ini dipasung karena keluarganya tidak mampu. Karena itu menueut Wahid mereka perlu mendapat bantuan. “Sudah tidak zamannya lagi, warga sakit jiwa yang dipasung, ” tegas dia. “Karena itu saya menargetkan di tahun 2016 nanti, Lamongan bebas dari pasung,” imbuhnya.
Disebutkan olehnya, dia sudah memerintahkan untuk menganggarkan di APBD, uang transport bagi keluarga pasien sakit jiwa selama menunggui perawatan di Rumah Sakit Jiwa. “Jika harus dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya atau Lawang di Malang, biayanya memang gratis. Tapi keluarga pasien harus menunggui di 1 bulan pertama perawatannya. Untuk itu agar disiapkan anggaran uang transport untuk keluarga pasien selama masa awal pengobatan ini,” ujar Wahid Wahyudi.
Kepada ratusan bidan yang hadir, Wahid meminta mereka selain menjalankan tugas utama untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, juga agar mengetahui dan melaporkan kondisi kesehatan di desanya.
Ditegaskannya, jangan sampai terjadi, ada warga yang dipasung, dan bidan desa mengetahui, tapi tidak melaporkan kepada Dinas Kesehatan. “Bu Fida agar dibantu dengan memberikan laporan jika menemui ada warga yang dipasung. Karena bidan desa ini tersebar ke semua pelosok pedesaan,” pinta dia.
“Saya tekankan, pemerintah itu harus ada di tengah-tengah masyarakat. Memberi solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi. Jangan sampai terjadi, aparat pemerintah tidak tahu dan tidak mau tahu masalah yang dihadapi masyarakat. Jika ini sampai terjadi, pemerintah sama saja tidak ada gunanya,” pungkas dia. [yit]