Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi
Tulungagung, Bhirawa
Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, berharap dalam tahun 2017 ini semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkup Pemkab Tulungagung sudah menggunakan absen sidik jari (finger print).
Permintaan ini sudah disampaikan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tulungagung. “Saya sudah minta ke BKD untuk tahun ini semua PNS menggunakan sidik jari saat absensi. Jangan hanya BKD saja yang sudah menggunakan absen sidik jari,” ujarnya, Rabu (12/4).
Menurut orang nomer satu di Kabupaten Tulungagung ini, penganggaran pengadaan absen sidik jari bisa dilakukan pada PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) APBD 2017. “Jadi bisa dilakukan pada tahun ini juga penganggaran pengadaan alatnya,” tandasnya.
Kalau pun tidak bisa semuanya pada tahun 2017, Bupati Syahri Mulyo yang mantan anggota DPRD Jatim ini, berharap semua PNS di lingkup Pemkab Tulungagung sudah menggunakan absen sidik jari paling lambat tahun 2018 mendatang. “Kalau tidak bisa semua tahun 2017, tahun depan harus sudah menggunakan absen sidik jari semua,” tuturnya.
Penggunaan absen sidik jari menurut Bupati Syahri Mulyo sudah selayaknya digunakan di lingkup Pemkab Tulungagung. Ia membandingkan penggunaan absen sidik jari yang sudah dilakukan oleh beberapa sekolah di Tulungagung, seperti di SMAN 1 Tulungagung.
Di SMAN yang relatif baru berdiri tersebut, semua guru dan siswanya sudah diabsen dengan alat absen sidik jari. Bahkan tidak hanya sidik jari saja, dalam alat absen yang digunakan di SMAN 1 Tulungagung itu raut muka guru atau siswa yang sedang absen dapat dikenali pula.
Sebelumnya, Komisi A DPRD Tulungagung telah mengusulkan agar semua PNS Pemkab Tulungagung menggunakan absen sidik jari. Namun demikian, mereka menyadari hal itu belum bisa dilaksanakan karena PNS di lingkup Pemkab Tulungagung belum mendapat tunjangan kinerja (tukin) seperti PNS di daerah lain.
Anggota Komisi A DPRD Tulungagung, Nurhamim, mengakui jika penerapan absen sidik jari bagi PNS Pemkab Tulungagung bisa terkendala karena PNS belum menerima tukin. Ia menyebut dengan absen sidik jari, para PNS yang data absensinya tidak maksimal akan berpengaruh pada penerimaan besaran tukin.
Semakin tidak maksimal akan semakin sedikit menerima tukin atau penerimaan tukin-nya dikurangi. “Tapi sayangnya PNS Pemkab Tulungagung belum menerima tukin. Uang makan saja katanya tidak menerima. Ini juga yang menjadi kendala penerapan absen sidik jari,” paparnya.
Politisi asal Partai Demokrat ini, selanjutnya mengatakan, kedepan penerapan absensi sidik jari sudah harus dipikirkan untuk diterapkan pada PNS Pemkab Tulungagung. Apalagi Pemkab atau Pemkot se-Jatim sudah banyak yang melakukannya. “Mudah-mudahan nanti ada tukin buat PNS Pemkab Tulungagung sehingga absensi dengan sidik jari dapat terlaksana,” harapnya. [wed]
