2017, Fokus Pembangunan Infrastruktur – Daya Saing

Wali Kota Mojokerto memimpin presentasi RKPD di Kantor Bappeko. [kariyadi/bhirawa]

Wali Kota Mojokerto memimpin presentasi RKPD di Kantor Bappeko. [kariyadi/bhirawa]

Kota Mojokerto, Bhirawa.
Kebijakan Pemkot Mojokerto tahun 2017 mendatang bakal fokus pada pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan yang memiliki daya saing. Pembangunan infrastruktur bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada wilayah barat Kota Mojokerto.
Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus menyampaikan hal itu disela-sela kegiatan presentasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kantor Bappeko, Senin (9/5) kemarin.
”Pembangunan infrastruktur dan pelayanan yang memiliki daya saing menjadi fokus kebijakan saya di tahun 2017 nanti. Seluruh pimpinan SKPD harus mempresentasikan apa saja yang akan dilakukan di tahun 2017,” tambah Mas’ud Yunus.
Infrastruktur yang akan dibangun pada 2017 nanti diantaranya jalan tembus lingkar barat (Jalinbar) di wilayah Kec Prajurit Kulon serta kampus D3 PENs yang juga berada di kawasan barat Kota Mojokerto.
”Saya ingin mempersempit kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan timur kota Mojokerto. Ini kita genjot pembangunan fisik di wilayah barat,” tegas Wali kota.
Kepala Bappeko Mojokerto, Harlistyati, menambahkan jika presentasi RKPD merupakan kelanjutan dari Musrenbang. Dari pemaparan RKPD ini nantinya sebagai dasar penyusunan KUA PPAS oleh tim anggaran Pemkot Mojokerto.
”Dari pemaparan ini akan diketahui mana usulan yang masuk prioritas. Karena kita akan menyesuaikan usulan dengan kemampuan anggaran kita,” imbuh Harlistyati.
Presentasi RKPD oleh masing-masing Kepala SKPD juga bertujuan untuk mensikronkan arah kebijakan Pemkot agar tidak bertabrakan dengan aturan diatasnya. Seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Mojokerto, Pemprov ataupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
”Kalau bertentangan dengan RPjMD ataupun RPJMN langsung bisa kita coret, karena prinsip penganggaran memang tidak memperbolehkan,” tambah mantan Kepala Dispenda Kota Mojokerto ini.
Menurut Harlistyati, presentasi kepala SKPD dihadapan wali kota diagendakan berlangsung selama tiga hari mulai kemarin. Dihari pertama kemarin kesempatan pertama Dinas Pendidikan, disusul Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pekerjaan Umum, serta DKP.
”Bapak wali kota yang akan memimpin langsung kegiatan ini. Didampingi sekdakot, Inspektorat, Kepala DPPKA, kabag Pembangunan dan Kabag Hukum,” tandas Harlistyati.
Masing-masing SKPD diberikan kesempatan memaparkan progamnya sekitar 30 menit hingga satu jam. Berikutnya panelis yang dipimpin wali kota mempertajam program-program itu dengan sejumlah pertanyaan.
”Dari pemaparan itu bisa diketahui, penguasaan program yang diajukan setiap SKPD,” pungkas Harlistyati. [adv.kar]

Tags: