Foto: ilustrasi
Surabaya, Bhirawa
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas) akan resmi bernama Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB-Linmas) Kota Surabaya. Namun, peresmian perubahan nama badan di lingkungan Pemkot Surabaya masih menunggu Wali Kota Surabaya.
“Kami masih menunggu Wali Kota Surabaya,” kata Kepala Bakesbangpol Linmas Surabaya Soemarno kepada Harian Bhirawa, Rabu (14/12) kemarin.
Demikian halnya soal penambahan atau pengurangan personel. Soemarno mengaku juga masih menunggu, apakah memang akan ada penambahan atau tidak. “Karena nomenklatur personelnya belum ada. Tapi tetap akan melibatkan dinas teknis terkait lainnya,” ujarnya.
BPB-Linmas nantinya tidak hanya menjadi koordinator Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak-PB), tapi lebih banyak turun aksi.
Sebab, lanjut Soemarno, dengan perubahan nomenklatur ini Bakesbangpol Linmas nanti akan menjadi lembaga teknis penanggulangan bencana. “Nanti akan lebih bisa fokus. Karena tanggung jawabnya kan lebih, sudah menjadi lembaga teknis,” kata Soemarno.
Anggaran operasional BPB-Linmas juga telah disetujui oleh DPRD Kota Surabaya dan telah disahkan dalam APBD 2017. Sayangnya, Soemarno tidak menyebutkan nominalnya. Namun, dia memastikan BPB-Linmas Kota Surabaya akan dilengkapi dengan peralatan yang memadai sesuai kebutuhan di lapangan. Terutama berkaitan peralatan kedaruratan.
Misalnya, BPB-Linmas akan melengkapi diri dengan mobil dapur umum dan mobil penjernih air minum yang memang diperlukan saat terjadi bencana.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD (Badan Penanggulan Bencana Daerah) Jatim Sudarmawan membenarkan hal ini. Surabaya, menurutnya, akan memiliki BPBD yang akan diresmikan pada 2017 mendatang. Saat ini, sudah ada 35 BPBD di kabupaten/kota yang ada di Jatim. Dengan adanya BPBD Surabaya yang bernama BPB-Linmas, Jatim akan memiliki 36 BPBD.
Keberadaan BPBD ini, menurut Sudarmawan, sangat penting dalam hal penanggulangan bencana di masing-masing daerah. Tidak hanya soal tenaga. “Dengan adanya BPBD, renkon (rencana kontijensi bencana, red) di setiap daerah akan tersusun lebih baik. Sehingga ketika ada bencana yang melanda, penanganannya lebih baik,” ujarnya. [geh]
