Harlistyati Kepala Bappeko Kota Mojokerto. [kariyadi/bhirawa]
Kota Mojokerto, Bhirawa
Badan Perencanaam Pembangunan (Bappeko) merencanakan berbagai proyek fisik prestisius di tahun 2019 mendatang.
Perencanan seabreg proyek fisik itu tertuang dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Kota Mojokerto 2019 yang diprakarsai Bappeko.
“Pada tahun 2019 mendatang, prioritas pembangunan diarahkan di sektor infrastruktur. Dan semua kita tuangkan dalam Musrenbang ini, ” kata Harlistyati Kepala Bappeko Mojokerto, Kamis (22/3).
Harlistyati menjelaskan, sejumlah program pembangunan fisik diantaranya, proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat (Jalinbar), proyek finishing Graha Mojokerto Service City (GMSC). Dan juga direncanakan infrastruktur penataan jalan dan pelabaran Jalan Empu Nala dan Jalan Brawijaya.
“Konsep yang kita buat yakni dengan menutup sungai dan menjadikan dua arus jalan,’’ jelas Harlistyati.
Dalam Musrenbang itu, usulan kegiatan baik dari masyarakat maupun kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tembus Rp 947 miliar lebih.
“Usulan masyarakat lewat musrenbang kelurahan sebanyak 371 kegiatan. Usulan kegiatan itu dengan estimasi nomimal mencapai Rp 46.180.432.958,” tandas Harlis
Sementara itu, usulan melalui OPD sebanyak 297 kegiatan dengan kebutuhan dana Rp 901.179.932.872. ’’Karena kemampuan daerah tidak sama dengan usulan, nanti ada yang dikepras. Dasarnya, dari skala prioritas pembangunan. Upaya lain yakni mencari dana dari pusat seperti DAK,’’ tambahnya.
Selain itu, musrenbang tahun 2019 ini juga menyerap pokok-pokok pikiran dari DPRD Kota Mojokerto. Pokok pikiran ini juga langsung dirupakan program-program,’’ sambungnya.
Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus menuturkan bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan maka perlu disusun rencana pembangunan daerah tahun 2019.
“Rencana pembangunan tersebut diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019,” ungkap Mas’ud.
Lebih lanjut dipaparkan Wali Kota, berdasarkan pada kondisi tersebut maka perlu disusun rancangan program indikatif tahun 2019 sebagai dasar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran bersangkutan sebelum kepala daerah masa berikutnya terpilih. Implementasi program transisi tersebut memerlukan komitmen dari semua unsur pemerintah meliputi legislatif, eksekutif serta masyarakat luas, mengingat program seperti itu memerlukan kesabaran dan kesamaan visi agar tidak terjadi penyalahgunaan dari pembiayaan. [kar]
