2020, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Digugat Tujuh Perkara Hukum

Heri Suhartono SH MH. [alikus/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Gugatan hukum yang dilayangkan kepada Pemkab Sidoarjo pada tahun 2021 ini diharapkan bisa dihindari, sehingga jumlahnya bisa ditekan menjadi lebih sedikit daripada di tahun 2020.

Data di Bagian Hukum Pemkab Sidoarjo, pada tahun 2020 lalu, ada sebanyak 7 gugatan hukum perkara baru kepada Pemkab Sidoarjo. Salah satu diantaranya gugatan dari calon peserta Pilkades sebelum pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2020 lalu.

Menurut Kepala Bagian Hukum Pemkab Sidoarjo, Heri Suhartono SH MH, untuk menghindari terjadinya angka gugatan hukum kepada Pemkab Sidoarjo, semua OPD di Pemkab Sidoarjo harus kompak.

Artinya, semua OPD wajib untuk merespon sosialisasi dan Bimtek pembinaan hukum yang sudah diberikan oleh tim pembinaan hukum. Sebab kalau OPD sampai tidak merespon atau tidak melaksanakannya, maka apa yang sudah disosialisasikan tidak akan ada hasilnya.

Sebagai koordinator bidang hukum di Pemkab Sidoarjo, lanjut Heri, Bagian Hukum punya Tupoksi dalam pembinaan hukum kepada OPD. Supaya program yang dijalankan OPD di Kab Sidoarjo tidak sampai menyalahi aturan hukum dan tidak sampai terjadi gugatan hukum.

“Menurut saya, baik tim pembinaan hukum dan OPD harus kompak. Sebab, kalau nanti gugatan hukum bisa dihindari dan jumlahnya bisa ditekan seminim mungkin, sehingga mudah-mudahan saja akan bisa membuat kinerja dari Pemkab dalam melaksanakan jalannya pembangunan bisa lebih lancar,” komentar Heri.

Heri mengakui memang ada OPD-OPD yang karena Tupoksinya, menjadi sangat resisten dengan gugatan -gugatan hukum. Misalnya saja DPM/PTSP, yang mengeluarkan produk-produk perizinan. Juga Dinas PMD, karena harus mengatur 322 desa di Kab Sidoarjo.

Namun sebagai koordinator tim pembinaan hukum, dirinya sangat berharap semoga OPD dari tahun ke tahun menjadi semakin sadar hukum dan tertib administrasi, supaya gugatan hukum bisa dihindari dan bisa ditekan jumlahnya.

Selain pembinaan masalah hukum, salah satu cara menghindari terjadinya gugatan hukum, menurut Heri, adalah dengan upaya mediasi. Yakni mempertemukan antara OPD dengan pihak penggugat. Tujuannya dicarikan solusi supaya tidak sampai terus merambah ke rana hukum.

“Kalau penggugat minta terus, ya tidak apa-apa. Sebab setiap warga negara punya hak untuk menggugat,” jelasnya.

Dikatakan Heri, gugatan hukum itu kadang juga tidak bisa dihindari. Sebab, ada sejumlah faktor gugatan hukum itu bisa muncul. Diantaranya, selain masyarakat saat ini semakin cerdas hukum, juga gugatan hukum bisa muncul karena faktor suka dan tidak suka.

Heri mengutarakan gugatan hukum yang ditangani oleh Pemkab Sidoarjo, jangka waktu tuntas penyelesaiannya bervariasi. Ada yang hanya sampai berhenti cukup di Pengadilan Negeri (PN) saja, namun ada juga ada yang sampai lanjut kasasi di tingkat Makamah Agung (MA). (kus)