Bupati Tuban, H Fathul Huda saat memberikan penghargaan pada salah satu pendamping program PKH yang berpestasi.
Selama tahun 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban telah mendata dan mengalokasiakan bantuan pangan atau Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) pada 4.421 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Bumi Wali Tuban.
Hal itu disampikan oleh Hj Nurjanah, mantan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tuban yang saat ini (per 1 Januari 2020.red) menempati posisi baru sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan KB (Bapemas, Pemdes, dan KB) Kabupaten Tuban.
Disampikan pula, bahwa pelaksanaan BPNTD di Jawa Timur baru dilaksanakan di 2 kabupaten yaitu Tuban dan Kabupaten Ngawi.
Pada tahun 2019, pelaksanaan BPNTD di Tuban meliputi 4 kecamatan yaitu, Kecamatan Tuban, Semanding, Kerek, dan Kecamatan Montong. Program ini tersebar di 31 desa dengan jumlah penerima sebanyak 168 KPM. “Sedangkan pada 2020, BPNTD akan diperluas ke seluruh kecamatan dengan jumlah penerima 4.421 KPM,” jelas Nurjanah (2/1).
Lebih lanut diterangkan, jumlah KPM PKH Graduasi di Tuban mencapai 1.068 KPM. Rinciannya KPM PKH Graduasi Mampu sebanyak 378 KPM, KPM PKH Graduasi Mandiri 262 KPM, dan KPM PKH Graduasi Mandiri Sejahtera sebanyak 428 KPM. Tuban termasuk 5 besar peraih penghargaan KPM Graduasi terbanyak di Jawa Timur. Penghargaan ini diraih pendamping PKH atas nama Setyaningsih dari Kecamatan Jatirogo.
Graduasi Mampu merupakan kategori bagi KPM PKH yang tidak layak mendapat bantuan karena memiliki asset yang lebih dari KPM lain (inklusif eror). Kedua, Graduasi Mandiri yaitu kategori bagi KPM PKH yang sudah mampu, dengan kesadaran sendiri keluar dari kepesertaan PKH.
Ketiga, Graduasi Mandiri Sejahtera adalah KPM PKH yang sudah keluar dari kepesertaan PKH, dan sudah sejahtera mandiri. Pada kategiri ini mereka mempunyai usaha stabil, serta terjamin peningkatan kualitas hidup keluarganya.
Sementara itu, Bupati Tuban, H Fathul Huda menyampaikan, pelaksanaan program bantuan sosial (Bansos) hendaknya didukung pemanfaatan IT, dan database yang valid. Upaya ini dimaksudkan untuk menekan angka kemiskinan dan upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat di Tuban. Karenanya, pendamping PKH dan TKSK diharapkan senantiasa melakukan validasi data. “Mengingat data ini menjadi acuan pelaksanaan Bansos atau Basis Data Terpadu (BDT),” kata Bupati Huda.
Sejalan dengan pelaksanaan program bansos, Pemkab Tuban berupaya menurunkan angka pengangguran yang saat ini yang berada pada angka 2,8 persen walaupun angka tersebut masih di bawah standar nasional, provinsi, maupun International Labour Organization (ILO).
Pemkab juga berupaya menekan besaran biaya hidup untuk menurunkan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Tingginya biaya hidup disebabkan daya beli masyarakat rendah, karena harga barang dan kebutuhan pokok yang mahal.
Ia menginstruksikan agar dinas terkait melakukan langkah-langkah strategis untuk menurunkan harga bahan pokok. Diantaranya, intens menggelar operasi pasar dan optimalisasi pengolahan beras di Gudang Sistem Resi Gudang (SRG).
Berbagai langkah tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, harus dilaksanakan beriringan dan saling berkoordinasi. “Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” Kata Bupati Huda.[hud]
