2021 Angka Perceraian Naik di Situbondo, Tertinggi Dipicu Ekonomi dan Medsos

Sejumlah warga antri untuk mengikuti sidang perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo. [sawawi/bhirawa]

Situbondo, Bhirawa
Angka perceraian yang tercatat hingga Mei tahun 2021 di Kantor Pengadilan Agama (PA) Situbondo bukan menurun. Sebaliknya, justeru mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Meski saat ini berbarengan dengan masa pandemi Covid-19, pihak suami atau isteri cukup banyak mendaftarkan gugatan cerai atau talak cerai di PA Situbondo. Penyebabnya bervariasi. Yang tertinggi dipicu oleh faktor ekonomi, kasus pihak ketiga (berselingkuh) serta karena faktor media sosial (medsos) atau HP androit.

Panitera Muda Kantor Pengadilan Agama Situbondo Happy Agung Setiawan mencontohkan, kasus perceraian karena pertengkaran hingga Mei 2021 tembus angka 335 pemohon dan kasus ekonomi sebanyak 222 pemohon. Sedangkan kasus meninggalkan salah satu pihak sebanyak 107 pemohon serta kasus KDRT 14 pemohon.

“Sisanya, rata rata berkisar antara 1 hingga 4 pemohon. Kasus itu meliputi mabuk, zina, madat, judi, dihukum penjara, poligami, cacat badan, kawin paksa dan murtad,” ungkap Happy.

Happy menambahkan, dari catatan yang ada penyebab perceraian ada hal yang baru yang memicu permasalahan bagi setiap pasangan. Yakni, pihak suami/ isteri dipicu oleh keberadaan media sosial sehingga membuat permasalahan rumah tangga kian rumit.

“Ya kami mencatat seperti itu. Penyebab perceraian yang baru karena banyak di picu oleh sosmed. Kebanyakan dengan adanya sosmed orang melihat rumah tangga yang lain tampil berbeda. Akhirnya memunculkan masalah kecil yang berakhir putusnya sebuah hubungan rumah tangga,” jelas Happy Kamis (17/6).

Dari sosmed itu, lanjut happy, pasangan suami isteri (pasutri) kerapkali melihat penghasilan dari pasangan lain yang besar. Dari sana, pasutri mudah terpengaruh dnegan penghasilan pasangan lain yang lebih tinggi sehingga membuat pemikiran pasangan mulai berubah. Bahkan yang kronis, pasutri menuntut pasangannya untuk bisa menyamai penghasilan pasangan yang ia lihat.

“Kalau pihak pasangan tidak bisa menyamai penghasilan, maka memicu biduk rumah tangga berujuang pada gugatan perceraian. Karena nafkah yang ia terima selalu dinilai kurang,” kupas Happy.

Lebih detail Happy mencontohkan, jika setiap pasangan melihat penghasilan atau nafkah murni untuk alasan memenuhi kebutuhan rumah tangga, diyakini akan sellau cukup. Tetapi jika setiap pasangan jika pondasinya hanya untuk memenuhi gaya hidup, tidak akan pernah menemukan kecukupan.

“Ya catatan kami disini masalah ekonomi dan nafkah rumah tangga menjadi nomor pertama dalam pemicu perceraian,” beber Happy.

Lalu selanjutnya, imbuh Happy, pengaruh perceraian dipicu oleh pasangan yang memiliki profesi dibidang jual beli (niaga). Dengan perdagangan yang lesu, penghasilan pasangan akan merosot. Nah dari masalah itu, kadang tidak menemui titik temu sehingga mengakibatkan pasangan mengajukan perceraian.

”Namun majelis hakim selalu melakukan mediasi kepada setiap pasangan saat memasuki sidang perdana atau kedua. Tujuannya agar mereka tetap rujuk dan tidak melanjutkan gugatan atau talak perceraian,” ujar Happy.

Happy mengakui bagi PA Situbondo, setiap ada proses perceraian yang masuk bukan sesuatu hal yang menyenangkan. Untuk itu, paparnya, majelis Hakim selalu mengarahkan untuk menempuh mediasi bagi para pihak yang akan bercerai.

“Barangkali dengan adanya mediasi bisa membuka hati dan wawasan para pihak yang akan bercerai untuk rujuk kembali. Ini salah satu kiat yang dijalankan mejelis hakim untuk menekan tingginya angka perceraian di Kabupaten Situbondo,” pungkas Happy. [awi]

Tags: