Suasana hujan lebat di wilayah Bojonegoro, Senin (15/12). Cuaca ekstrem di Jatim diperkirakan akan berlangsung hingga Januari 2015. Masyarakat yang tinggal di lereng gunung di 22 kabupaten/kota diminta waspada akan bencana.
Pemprov, Bhirawa
Masyarakat yang tinggal di lereng gunung di 22 kabupaten/kota di Jatim patut waspada. Sebab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim telah menetapkan sebanyak 22 daerah masuk dalam kawasan rawan bencana longsor. Ketetapan ini merupakan hasil dari pengamatan gerak tanah dan potensi tanah yang kemungkinan labil dan mudah bergerak.
“Dari data yang dimiliki Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), daerah yang paling rawan longsor adalah Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Malang Selatan, Situbondo, Bondowoso dan Mojokerto,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, usai rapat koordinasi penanganan bencana di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (15/12).
Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, saat ini sebenarnya sudah ada longsor yang terjadi di Jatim, tepatnya di daerah Bondowoso. Namun tanahnya tertahan sehingga longsor tidak terjadi. Meski begitu, daerah tersebut saat ini sangat berbahaya karena sewaktu-waktu jika turun hujan dapat longsor kembali.
Untuk mengantisipasi terjadinya lonsor, kata Pakde Karwo, BPBD Provinsi Jatim sudah berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota untuk segera memberikan peringatan dini bagi masyarakat, serta menyediakan peralatan berat di sekitar lokasi rawan bencana. Beberapa peralatan ekstensometer atau alat peringatan dini gerakan tanah juga telah dipasang di beberapa titik rawan longsor.
Kepala BPBD Provinsi Jatim Sudarmawan menambahkan, dari data yang ada, dari 22 daerah ini, Pacitan menjadi daerah yang paling rawan dengan jumlah desa yang telah mengalami longsor sepanjang 2014 ini berada di 45 desa di 13 kecamatan. “Pacitan ini menyumbang 32,85 persen longsor yang ada di Jatim. Meski banyak, tapi longsornya kecil-kecil,” kata dia.
Untuk longsor terbesar pernah terjadi di Jombang pada akhir Januari 2014 silam. Saat itu, belasan orang tewas akibat terkubur longsor. Menurut Sudarmawan, banyaknya potensi longsor di Jatim disebabkan kerusakan parah pada hutan-hutan penyangga yang ada di pegunungan.
Selain itu, longsor juga diakibatkan masih banyaknya warga yang menggunakan bantaran sungai sebagai tempat hunian. Terkait ancaman bencana, Pemprov Jatim juga telah menetapkan status siaga bencana sejak Desember hingga Februari 2015 mendatang.
“Pak Gubernur telah mengeluarkan surat ketetapan berupa darurat bencana longsor dan banjir. Ketetapan tersebut berlaku mulai 1 Desember hingga Februari 2015 nanti. Dengan adanya ketetapan ini, semua BPBD baik provinsi maupun kabupaten/kota diminta untuk siaga,” ungkapnya.
Sementara itu, BPBD Kabupaten Situbondo merekomendasikan sejumlah warga di tiga desa direlokasi karena rawan longsor. Ketiga desa itu yakni Desa Taman, Kecamatan Sumber Malang, Desa Mojodungkol, Kecamatan Suboh, dan Desa Pategalan, Kecamatan Jati Banteng. Rekomendasi relokasi tiga desa tersebut karena rawan ambles jika terjadi hujan.
Di Desa Mojodungkol ada 298 keluarga yang harus direlokasi. Sedangkan di Desa Taman ada 6 keluarga dan Desa Pategalan ada 4 keluarga. Kepala BPBD Situbondo Zainul Arifin mengatakan, mereka harus direlokasi karena tinggal di lereng gunung yang tanahnya retak.
Pada awal 2014, Dinas ESDM Provinsi Jatim telah menyatakan kawasan lereng perbukitan Desa Mojodungkol tidak layak dijadikan permukiman. Tanah di lereng itu merekah merata mulai kaki hingga puncak bukit akibat hutan yang beralih fungsi secara masif menjadi ladang jagung milik penduduk.
Siapkan Kantong Mayat
Musim penghujan yang telah mengakibatkan bencana di sejumlah daerah, membuat Pemkot Malang melakukan siaga bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, bahkan telah berencana mendatangkan kantong mayat sebagai bentuk antisipasi jika sewaktu-waktu bencana melanda di Kota Malang.
Plt Kepala BPBD Kota Malang J Hartono mengutarakan bahwa saat ini pihaknya mengajukan anggaran siaga bencana. Anggaran yang diajukan itu, termasuk di dalamnya pembuatan posko bencana.
“Kita mengajukan anggaran ke Pemprov Jatim dengan total anggaran Rp 320 juta, ini kami lakukan agar pada saat terjadi bencana kami tidak kesulitan pendanaan,”tutur Hartono yang juga kepala Badan Kesatuan Bangsa (kesbang) kepada wartawan, Senin (15/12).
Rencananya, lanjut Hartono, anggaran tersebut akan digunakan untuk membeli perlengkapan dalam penanganan bencana. Seperti halnya, membeli kantong mayat, tenda, cangkul, dan perlengkapan lainnya.
Dijelaskannya anggaran siaga bencana juga untuk membiayai operasional personel yang berjaga di posko. “Operasional posko juga kita masukkan di rencana anggaran yang kita ajukan itu. Anggaran sudah kami usulkan ke Pemprov Jatim. Kini masih melengkapi SK Wali Kota Malang terkait siaga bencana untuk mendapatkan anggaran tersebut,” kata Hartaono.
Menurut Hartono, semua kecamatan di Kota Malang, telah dinyatakan paling besar potensi banjir. Jika tidak diantisipasi akan berdampak serius. Bahkan Saat ini ada 34 titik rawan banjir, yang paling banyak ada di Kecamatan Sukun. Setidaknya ada 8 titik rawan banjir di Kecamatan Sukun. Disusul Kecamatan Lowokwaru dengan 7 titik rawan banjir. Sedangkan Kecamatan Klojen ada 5 titik rawan banjir. Kedungkandang hanya 4 titik.
Diakui Hartono, meskipun hingga saat ini belum ada pejabat definitif di BPBD, tetapi antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana harus dilakukan. Mengingat penduduk Kota Malang ini banyak sekali yang menempati bantaran sungai.
Pemkab Bojonegoro melalui BPBD setempat juga mewaspadai 11 kecamatan yang rawan bencana alam seperti longsor. Kepala BPBD Kabupaten Bojonegoro Andik Sudjarwo mengatakan 11 kecamatan tersebut terdapat sebanyak 19 desa, sehingga masyarakat diharapkan mewaspadainya. “Sebanyak 19 desa di 11 kecamatan yang ada di Bojonegoro kini diwaspadai bencana alam seperti longsor yang kini rawan terjadi akibat hujan deras,” tegasnya.
Sejumlah persiapan telah dilakukannya di antaranya melakukan konsolidasi di tingkat kabupaten seperti TRC, SAR dan beberapa elemen tingkat TNI-Polri. Selain itu di tingkat kecamatan juga melalui pihak Sapol PP maupun Linmas. “Selain longsor kita juga telah melakukan persiapan menghadapi banjir dan angin puting beliung. Kita sudah melakukan konsolidasi mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi,” jelasnya.
Adapun desa dan kecamatan yang masuk zona longsor di antaranya Kecamatan Sekar terdapat empat desa, Kecamatan Padangan terdapat lima desa, Kecamatan Gondang terdapat empat desa, Kecamatan Kedungadem terdapat dua desa dan Purwosari terdapat dua desa. “Desa yang rawan longsor itu khususnya berada di lokasi galian C yang rentan gerakan tanah longsor. Lokasinya di wilayah utara Bojonegoro mulai Kecamatan Trucuk sampai Kedewan,” imbuhnya. [iib,mut,bas]
