22 Proyek Gagal Tender, Dewan Mojokerto Geram

Kota Mojokerto, Bhirawa
Kalangan DPRD Kota Mojokerto mengaku geram dengan kinerja Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat. Lembaga wakil rakyat ini mempertanyakan minimnya serapan anggaran proyek fisik. Komisi II (bidang pembangunan) DPRD Kota Mojokerto menilai, hingga memasuki triwulan ketiga belum ada perkembangan, bahkan DPU hanya mampu menyerap APBD 15% saja.
”Apalagi sekarang kita memiliki fakta ada 22 paket proyek fisik yang harus ditender ulang (retender, red). Maka kami minta DPU untuk melakukan skala prioritas proyek, namun tak ada perkembangan apapun dari persoalan ini,” sesal anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Edwin Endra Praja, Rabu (30/9) kemarin.
Karenanya, Edwin mendesak wali kota untuk mengatasi permasalah ini. ”Wali kota harus mengevaluasi kinerja kepala DPU,”  kata politikus asal Partai Gerindra ini.
Terpisah, Purnomo, Ketua DPRD Kota Mojokerto akan menjadikan persoalan minimnya serapan anggaran sebagai skala prioritas dalam kepemimpinannya. ”Saya menjadikan minimnya serapan anggaran pemerintahan, terutama di PU sebagai program jangka pendek kedepan,” tegasnya.
Purnomo mengaku prihatin dengan kinerja pemerintahan yang loyo. Dan segera berkoordinasi dengan eksekutif, karena minimnya serapan anggaran seperti agak tersumbat. Itu prioritas. Sampai Bulan September sekalian kok belum ada bangunan sekecilpun, ”Ada apa ini,” ujarnya dengan nada tanya.
Dikonfirmasi terpisah, Kabag Pembangunan yang juga Ketua LPSE, Heru Setiadji mengatakan, sebanyak 22 proyek dalam posisi retender. Puluhan proyek bernilai miliaran rupiah ini dilelang ulang karena kurang diminati. ”Banyak yang diretender, salah satu penyebabnya karena kurang diminati rekanan, dan website kami belakangan sering error,” papar Heru.
Heru tak mengelak, kurangnya minat rekanan pada proyek-proyek Pemkot akibat penilaian sepihak pemborong. ”Salah satu syarat yang dinilai ruwet oleh rekanan adalah melengkapi Surat Ketrampilan Teknis (SKT) yang ini dianggap susah. Padahal, CV bisa mengajukan keberatan dalam tahapan aanbizing kepada ULP dan diteruskan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sehingga akan dilakukan perubahan,” elaknya.
Heru yakin, upaya menjaga kualitas proyek agar lebih baik ini bisa diajukan dan dipertimbangkan PPK. Dalam kesempatan itu, Heru juga menyampaikan optimisme PU yang bisa membelanjakan anggarannya hingga 100% dipenghujung tahun nanti. Meski keyakinan itu akan bertubrukan dengan mepetnya waktu realisasi proyek. Pihak ULP sendiri meminta SKPD meneken pernyataan siap bertanggungjawab apabila ada molornya jadwal pengerjaan.
”Kalau Satker memaksa mengerjakan sementara estimasi tak memungkinan kita akan minta Satker meneken pernyataan siap bertanggung jawab. Selain PU, Dinas Kebersihan dan Pertamana. (DKP) juga mengalami retender,” tandasnya. [kar]