Dua camat dan Pj kades di Probolinggo dilantik Plt bupati Timbul. [wiwit agus pribadi/bhirawa]
Meski sempat menjerat Bupati Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin, anggota DPR RI terkait jual beli jabatan penjabat kepala desa (Pj Kades), Plt Bupati Timbul Prihanjoko tetap melantik 226 Pj Kades dan 2 PJ Camat Kamis (9/9) di Pendopo kabupaten Probolinggo.
Awalnya, sebanyak 251 kades di Kabupaten Probolinggo masa jabatannya berakhir pada 9 September. Dan seorang kades yakni, di Desa Sidodadi, Kecamatan Paiton akan berakhir masa jabatannya, 26 Oktober 2021 mendatang.
Disisi lain, sebanyak 25 desa sudah diisi Pj kades untuk menggantikan kades definitif yang meninggal sebelum masa jabatan berakhir dan terjerat kasus hukum. Sehingga ada 226 kepala desa yang diisi oleh Pj kades.
“Sehingga kami harus menunjuk 226 aparatur sipil negara (ASN) sebagai Pj Kades untuk mengisi kekosongan jabatan kades tersebut,” kata Plt Bupati Timbul Prihanjoko di pendopo kabupaten setempat.
Disinggung apakah pemkab melakukan seleksi terhadap para ASN yang ditugaskan menjadi Pj kades, Timbul mengatakan, waktu pelantikan sudah mendesak. “Tidak mungkin dilakukan seleksi. Yang terpenting, Pj kades terisi dulu,” ujarnya.
Sementara itu terkait pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Probolinggo, puluhan anggota Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Probolinggo mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Rabu, 8 Sptember 2021.
Ketua DPC Apdesi Kabupaten Probolinggo, Hasanuddin mengatakan, Apdesi mendesak agar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tidak ditunda. “Saat bertemu DPRD kami juga membahas soal anggaran pilkades, juga muatan lokal pada perbup, yang tidak berpihak kepada kepentingan calon petahana (incumbent),” katanya.
Desakan Apdesi, kata Hasan, sebagian besar dikabulkan. Di antaranya, pihak eksekutif (pemkab) menyetujui pilkades akan digelar, Februari 2022 mendatang. Muatan-muatan yang mengandung polemik, kata Kades Penambangan itu, tidak akan tercantum dalam draft perbup terkat pilkades.
Sementara itu, Wakil DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra yang menerima pengaduan Apdesi mengatakan, pihak eksekutif sudah menerima masukan dari Apdesi. ” Kami juga segera membahas draft perbup tersebut dengan beberapa pihak. Sehingga kami berharap, Oktober 2021 tahapan Pilkades sudah dimulai,” tuturnya.
“Dilantinya Pj kades dari para ASN tersebut sudah memalui pilihan yang sangat ketat, yang mampu untuk menjadi Pj Kades di 252 desa dan 2 Pj camat. Mereka, jelas Timbul, akan mengisi kursi kosong kepala desa hingga gelaran pilkades tahap 2 Februari tahun 2022.
“Pesan kami ke 252 Pj kades yang ditunjuk dan terpilih, agar menjalankan tugas yang baik ke masyarakat, dengan bersih dan transparan serta kerja cepat. Jangan melakukan pungutan liar, dan selalu terapkan protokol kesehatan saat melakukan tugas di roda pemerintahan desa,” tegasnya.
Sebelumnya Gubernur Khofifah Indar Parawansa berpesan untuk berlari kencang saat di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko mengatakan dirinya juga berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Tentunya kita laksanakan tugas dan fungsi. Saya sampaikan ke pak sekda dan jajaran untuk menjalankan tugas di pemerintahan ini dan melayani masyarakat,” ungkap Timbul.
“(Pesan gubernur) Kami harus lari kencang karena ada beberapa agenda yang harus kami tuntaskan. Untuk agenda selanjutnya ini saya harus konsolidasi dulu dan koordinasi dengan teman-teman, hasilnya salah satunya seperti yang terjadi sekarang yakni pelantikan Pj kades dan camat,” tambah Timbul. [wap]
