Progres Pembebasan FR Sidoarjo Kecewakan Dewan

M Nasih

Sidoarjo, Bhirawa
Tidak tuntasnya Pemkab Sidoarjo menyelesaikan pembangunan Frontage Road Sidoarjo (FR) membuat Komisi C mempertanyakan kinerja Dinas PUPR Sidoarjo. Komisi C segera bergerak cepat untuk mengundang Dinas PUPR, TNI AL, PT KA, BPN Sidoarjo untuk mencari akar persoalannnya.
Ketua Komisi C, M Nasih, Senin (2/7) siang, menyatakan kekecewaannya mengetahui progres pembebasan lahan frontage. Tidak diketahui sejauh mana progres itu, tetapi hingga sekarang Dinas PUPR tidak pernah memberitahu lahan-lahan yang sudah dibebaskan.
”Komisi C tidak akan sidak-sidak lagi, untuk apa sidak kalau hasilnya tidak ada,” ucapnya.
Daripada Sidak-sidak yang tidak ada hasilnya lebih baik diajak bertemu saja dalam sebuah rapat.
Kapan itu ? Ia menunggu rapat Banmus dulu. Akan diusulkan dalam rapat Banmus, pokoknya dalam waktu dekat ini harus digelar pertemuan.
Tanda molornya lebih tampak setelah ada pergantian Kepala PT KA Daop VIII. Dengan adanya pejabat baru diperkirakan pembahasannya akan dimulai dari awal lagi. Kalangan anggota DPRD mengeluhkan lambatnya Dinas PUPR menyelesaikan pembangunan frontage.
Kenapa dinas tidak bergerak di awal tahun. Reng-rengan anggaran pembebasan lahan tahun ini Rp84 miliar sudah ada, dan seharusnya kala itu PUPR tancap gas dengan melobi pemilik tanah yang belum dibebaskan. Sudah banyak lahan yang dibebaskan tetapi lebih banyak lagi yang belum dibebaskan. Dalih Dinas PUPR, adalah soal pembebasan tanah kewenangan BPN. Memang betul, tetapi kalau Dinas PUPR mendorong dan turun gunung, akan mempercepat proses.
”Itu repotnya kalau pola kerja selalu formalitas. Tidak akan selesai-selesai program prioritas ini,” ujar anggota dewan yang duduk di Komisi B.
Jalan frontage Sidoarjo membujur sekitar 8 km mulai dari Bundaran Waru sampai Buduran. Masyarakat sudah terlalu lama menunggu selesainya FR Sidoarjo. Kemacetan di jalur 2 arah ini makin parah saja pada jam sibuk.
Joko Sayono, warga Gedangan, membandingkan frontage Surabaya yang sudah dinikmati bukan saja oleh masyarakat Surabaya tetapi masyarakat daerah lain. Namun begitu masuk kawasan Sidoarjo langsung menemukan kemacetan.
”Apakah harus menunggu ada pergantian bupati baru untuk menyelesaikan masalah ini,” tanyanya.
Sebetulnya bila Dinas PUPR fokus ke FR pasti pembebasan akan berjalan lebih cepat.
Ketua fraksi Golkar, Hadi Subiyanto, menegaskan DPRD sudah berinisiatif menganggarkan Rp84 miliar untuk pembebasan lahan FR. ”Saya tidak perlu melihat prosesnya. Tetapi kalau uang ini tidak terserap, ya akan kita pertanyakan dalam rapat resmi,” ingatnya.
Sebelum menganggarkan, Pemkab Sidoarjo sudah menyampaikan kebutuhan anggaran pengadaan. Seluruh kebutuhan pengadaan sudah dipenuhi semuanya. Wajar bila dewan mempertanyakan penggunaan anggaran ini. [hds]

Tags: