Abdul Munib, SIP
Kabupaten Blitar, Bhirawa
Tahun ini sebanyak 24 ribu KPM di Kabupaten Blitar dapat bantuan Rasidi dari Gubernur Jatim.
Kasi Pengelolaan Bantuan Stimulan Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Nasiatin mengatakan pada tahun 2018 ini Pemprov Jatim melalui Gubernur menyalurkan bantuan Beras Bersubsidi (Rasidi) kepada ribuan warga miskin di Kabupaten Blitar, dimana di Kabupaten Blitar jumlah total KPM yang mendapat bantuan beras bersubsidi sebanyak 24.338 KPM.
“Lebih dari 24 ribu warga Kabupaten Blitar tahun ini terima bantuan Beras Bersubsidi atau Rasidi dari Gubernur Jatim,” kata Nasiatin.
Lanjut Nasiatin, bantuan tersebut akan disalurkan sebanyak dua tahap, dimana tahap pertama pada bulan Juni lalu yang diberikan kepada 23.000 KPM dan tahap kedua diberikan pada bulan September lalu kepada 1.338 KPM.
Bantuan Rasidi telah disalurkan, dimana berupa beras sebanyak 10 kg dengan biaya tebus senilai Rp 16.000 ribu per 10 kg yang diharapkan dapat meringankan masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Blitar. “Salah satu tujuan utamanya adalah mambantu meringankan warga miskin berupa kebutuhan bahan pokok beras,” jelasnya.
Bahkan diakui Nasiatin, siapa saja data penerima bantuan ini mengacu pada data basis terpadu dan penerima bantuan yang sudah ditentukan langsung oleh Pemerintah Provinsi Jatim, sehingga pihaknya tinggal meneruskan data yang telah diterimanya. “Program ini baru diberlakukan pada tahun 2018 ini, sebab program bantuan ini merupakan kewenangan dan tergantung kebijakan dari Gubernur Jatim,” imbuhnya.
Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Abdul Munib meminta Pemkab Blitar dalam hal ini Dinas Sosial untuk ikut memantau perkembangan masyarakat miskin yang masih belum dapat bantuan. Bahkan pihaknya juga meminta kepada Pemkab untuk memberikan solusi terbaik bagi warga Kabupaten Blitar yang saat ini masuk kategori miskin namun belum masuk dalam data warga miskin.
“Sehingga jika ada bantuan sejenis ini yang bisa diusulkan, Pemkab Blitar juga harus ikut membantu mereka yang benar-benar sangat membutuhkan. Apakah melalui usulan baru atau dengan program Pemkab sendiri agar bisa benar-benar dirasakan warga kurang mampu,” pungkasnya. [htn]
