Foto: ilustrasi
Dindik Jatim, Bhirawa
Sebanyak 25 guru pendidikan inklusif di Jatim mendapat beasiswa untuk mengikuti pelatihan singkat ke Australia. Mereka akan diberangkatkan ke Kota Brisbane, Australia mulai 3-31 Agustus 2014 mendatang oleh The Australian Agency for International Development (AusAID).
Keberangkatan guru-guru pasca lebaran ini bagian upaya perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) melalui pendidikan inklusi.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Harun MSi mengatakan, sejak awal Pemprov Jatim dengan Pemerintah Australia memiliki kesamaan untuk meningkatkan kualitas guru. Karena itu mereka yang berangkat selama satu bulan antara lain terdiri dari guru dan kepala sekolah.
“Pemprov Jatim dengan dukungan Queensland University of Technology (QUT) Brisbane Australia akan mengadakan pelatihan singkat. Program latihannya, Australian Leadership Awards Fellowship (Alaf),” kata Harun saat ditemui di Kantor Dindik Jatim Jalan Gentengkali Surabaya, Rabu (23/7).
Melalui program ini, Harun menjelaskan, pasca mengikuti pelatihan para peserta akan menjadi tim pengembangan sekolah inklusif di daerah masing-masing. Beberapa daerah yang mengutus peserta di antaranya, dari Kota Batu 2 orang, Kota Malang 5 orang, Kabupaten Gresik 1 orang, Kabupaten Sidoarjo 4 orang, Kabupaten Banyuwangi 2 orang, Kabupaten Ponorogo 1 orang, Kota Surabaya 6 orang. “Ini dibiayai sepenuhnya oleh AusAID. Mulai dari transpor, akomodasi dan uang saku,” tutur dia.
Sebelum terpilih menjadi peserta pelatihan, Harun mengaku sedikitnya ada 50 guru dan kepala sekolah yang mendaftar untuk mengikuti program ini. Mereka diseleksi kemampuannya berbahasa Inggris dan pengetahuannya terhadap pendidikan inklusif.
Kabid TK,SD dan Pendidikan Khusus (PK) Nuryanto menambahkan, sejauh ini perkembangan pendidikan inklusif di Jatim meningkat dari tahun ke tahun. Sejak penerimaan Inklusif Education Award pada 2011 lalu, Jatim terus menambah jumlah daerah pelaksana pendidikan inklusif.
Mulai 2011 itu baru ada 15 daerah di Jatim yang mendeklarasikan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Kemudian pada 2012 bertambah menjadi 21 daerah dan pertengahan 2013 menjadi 25 daerah. “Surabaya masih belum mendeklarasikan. Sebab, mereka ingin benar-benar siap dulu baru melaksanakan. Tetapi sejatinya Surabaya paling siap menjadi pelaksana pendidikan inklusif,” tutur dia. [tam]
