Gamawan Fauzi
Jakarta, Bhirawa
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan bahwa sudah ada 26 gubernur dari 33 provinsi di Indonesia yang meminta izin untuk berkampanye dalam pemilihan umum (Pemilu) 2014.
“Sekarang ada 26 gubernur yang sudah minta izin berkampanye, ada 14 wakil gubernur yang mengajukan izin untuk berkampanye, sedangkan bupati, wali kota itu mengajukan izin kepada gubernur,” kata Gamawan dalam diskusi media bertema “Pemilu Berintegritas: Momentum Menuju Pemimpin yang Pro-Pemberantasan Korupsi” di gedung KPK Jakarta, Rabu (19/3).
Meski menjabat sebagai kepala daerah, menurut Gamawan para gubernur tersebut tidak boleh menggunakan fasilitas negara saat berkampanye.
“Dalam UU, mengatakan bahwa tidak boleh berkampanye memakai fasilitas negara termasuk ajudan, kendaraan plat merah dan dibiayai menggunakan perjalanan dinas. Silahkan dicermati supaya pemilu bersih dari pengaruh-pengaruh penggunaan APBD untuk kepentingan parpol,” tambah Gamawan.
Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri, terdapat 200.688 orang calon anggota legislatif yang sedang berjuang untuk mendapatkan 19.699 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah tingkat I dan II serta Dewan Pimpinan Daerah.
“Kami sudah menyosialisasikan ini kepada semua daerah. Ada tiga regional yang kami bentuk dan kami sosialisasikan yaitu di Makassar, Batam dan Jakarta. Kami kumulkan para kepala daerah, kami berikan rambu-rambu ini supaya tidak dilangar oleh daerah. Inilah yang kami lakukan dalam membangun kepala daerah yang berintegritas,” jelas Gamawan Meski sudah berupaya menyosialisasikan agar pemilu berlangsung dengan berintegritas, Gamawan mengakui bahwa ada kecenderungan partisipasi masyarakat dalam pemilu semakin menurun.
“Kalau kita ikuti pemilu ini ada penurunan dari 92 persen menjadi 72 persen dalam partisipasi pemilu. Apakah ini tidak turun lagi? Kecenderungan sekaran pilkada itu selalu turun, terakhir bahkan di Medan ketika pemilihan gubernur, partisipasinya tidak sampai 36 persen. Kalau ada 8 atau 9 calon, kemudian dia cuma mendapat 30 persen itu sesungguhnya hanya mendapat dukungan 10 persen rakyat di daerah itu, apakah cukup ‘legitimate’ atau tidak?” ungkap Gamawan.
Apatisme dalam partisipasi pemilu dinilai oleh mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif berbahaya.
“Jelas (apatisme) sangat-sangat berbahaya. Nanti orang tidak percaya demokrasi, kalau tidak percaya demokasi nanti lawannya otoritarianisme bisa muncul lagi, itu sangat berbahaya,” kata Syafii Maarif dalam acara yang sama.
Untuk itu ia meminta agar para pemimpin yang sedang bertarung dalam Pemilu 2014 harus bertindak sebagai negarawan.
“Pertama, mereka harus negarawan. Jadi politik itu jangan dibuat mata pencarian lagi, yang muncul sekarang jadi politisi belajarlah menjadi negarawan,” tutur Syafii Maarif. [ant]
