3.205 Pelaku UMKM Kota Probolinggo Telah Terdaftar di Kartu E-UMKM

Wali kota Hadi datangi UMKM di daerahnya.[wiwit agus pribadi/bhirawa]

Kota Probolinggo, Bhirawa
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo telah berinovasi untuk mengembangkan dan memberdayakan UMKM di Kota Probolinggo, dengan meluncurkan Kartu E-UMKM. Kartu ini merupakan tanda identitas bagi pelaku UMKM di Kota Probolinggo untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan berusaha.

Kepala DKUPP Kota Probolinggo Ir. Fitriawati, MM, Jum’at (29/1) menjelaskan, hingga saat ini tercatat 3.205 pelaku UMKM telah mengajukan dan tercatat dalam Kartu E-UMKM. Dengan adanya kartu ini diharapkan pelaku UMKM di Kota Probolinggo akan terdata secara valid. Serta, diharapkan tahun ini bagi UMKM yang belum bisa mendaftar.

Fitri menjelaskan, manfaat lain dari Kartu E-UMKM adalah memudahkan pelaku UMKM untuk mendapatkan pendampingan dan memfasilitasi untuk pengembangan usahanya. Kemudahan mengakses pembiayaan atau permodalan ke lembaga keuangan perbankan atau nonperbankan dan mendapatkan fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan, baik dari Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Pusat.

Setiap tahun DKUPP selalu mengadakan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan usaha melalui Kegiatan Pelatihan atau Bimtek. Kemudian, juga memfasilitasi Bantuan Peralatan Usaha. Mereka yang akan mendapatkan fasilitasi ini tentunya yang sudah memiliki Kartu E-UMKM.

Proses pengurusan Kartu E-UMKM sangatlah mudah. Pelaku UMKM cukup datang ke Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan membawa KTP, fotokopi Izin Usaha Mikro Kecil (OSS), NIB dilengkapi foto produk usaha sebagai prasyarat pengurusan Kartu E-UMKM. Bagi yang belum memiliki Izin OSS & NIB, bisa mengajukan dulu ke MPP Bidang Pelayanan Perizinan atau mengakses secara online melalui link OSS.go.id.

“Terkait dengan pendaftaran Kartu E-UMKM di tahun 2021 ini kami akan lebih intensif menyosialisasikan kepada masyarakat luas tentang pentingnya manfaat memiliki kartu ini bagi pelaku UMKM di Kota Probolinggo,” ujarnya.

Kartu E- UMKM Pintar merupakan Program Pemerintah Kota Probolinggo sebagai bentuk dukungan penuh untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Kartu E – UMKM Pintar adalah tanda identitas dan legalitas usaha kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu dalam bentuk kartu yang diterbitkan dengan tujuan, untuk pendataan yang valid, untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan.

Untuk mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, untuk mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan / permodalan ke lembaga keuangan bank dan non bank. Untuk kemudahan fasilitasi, pemberdayaan dan pembinaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan / lembaga lainnya.

Prasyarat untuk pengurusan Kartu E- UMKM Pintar yaitu, membawa fc izin Usaha Mikro Kecil (OSS), Nomor Induk Berusaha (NIB) / SIUP-TDP. Membawa NPWP dan PIRT bagi yang memiliki dan membawa foto produk, ungkapnya
Sebagai prasyarat untuk pengurusan Kartu E – UMKM Pintar maka bagi yang belum memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (OSS) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) bisa mengajukan izin ke Mall Pelayanan Publik di bidang Pelayanan Perizinan atau bisa juga juga bisa diakses secara online melalui link OSS.go.id.

Di tengah Pandemi Covid – 19, UMKM khususnya Pelaku usaha Mikro merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling terdampak dengan adanya pandemi tersebut padahal sektor tersebut merupakan yang paling banyak menunjang perekonomian Negara, kontribusinya terhadap PDB sekitar 60 % dan menyerap tenaga kerja sebesar 97 %,

Untuk itu Pemerintah dalam hal ini Kementrian Koperasi dan UKM menyiapkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa Program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro agar bertahan di tengah pandemi Covid – 19. Bantuan Dana diberikan sebesar 2,4 juta rupiah per pelaku usaha dengan target untuk kuota 12 Juta Pelaku Usaha Mikro Produktif seluruh Indonesia, tuturnya.

Prasyarat yang berhak menerima Banpres Pelaku Usaha Mikro Produktif adalah, warga Negara Indonesia, mempunyai NIK, memiliki usaha mikro produktif, bukan ASN, TNI/POLRI serta Pegawai BUMD/BUMN, serta tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan, tandasnya.

DKUPP selaku Dinas yang mengajukan usulan data banpres pelaku usaha mikro produktif ke Kementrian Koperasi dan UKM sesuai dengan mandat Surat dari Kementrian Koperasi dan UKM RI No. 147/SM/IV/2020 tgl. 06 April 2020 dan Surat dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim No. 518/6802/115.1/2020 tgl.l 08 April 2020 perihal Pendataan Koperasi dan UMKM Terdampak Covid – 19 segera menindaklanjuti melalui surat ke Kecamatan Se – Kota Probolinggo untuk segera mendata pelaku usaha mikro di wilayah masing – masing.

Total sebanyak 9.257 pelaku usaha mikro telah diusulkan secara bertahap oleh DKUPP dan Banpres Produktif akan disalurkan pencairannya secara bertahap s/d Bulan Desember 2020.
Untuk usulan data dari DKUPP per tgl. 28 Agustus 2020 sebanyak 4.140 pelaku usaha telah lolos verifikasi bantuan dan berhak menerima dana 2,4 juta melalui rekening BRI.

Proses pencairan dilakukan secara bertahap s.d Bulan Desember 2020. lolos tidaknya penerima bantuan banpres di verifikasi oleh Kementrian Koperasi dan UKM RI kerjasama dengan pihak perbankan dan OJK, tambahnya.(Wap)

Tags: