3.213 Tenaga Ponkesdes Belum Gajian, Manfaatkan Dana Desa

Kepala Dinkes Jatim, Dr dr Kohar Hari Santoso

DPRD Jatim, Bhirawa
Belum terbayarnya gaji tenaga Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) di Jatim selama enam bulan membuat Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim dr Kohar Hari Santoso angkat bicara.
Pihaknya menegaskan bahwa salah satu opsi yang dilakukan adalah honor tenaga atau perawat Ponkesdes bisa dibayar melalui dana desa. Hal tersebut mengingat selama ini perawat Ponkesdes telah banyak membantu desa.
“Kepala desa kan sudah dibantu oleh teman teman Ponkesdes, lah itu supaya mengapresiasi mereka dari dana desanya. Itu kan mereka bisa membantu masyarakat desa dibidang kesehatan,” jelas dr. Kohar.
Sementara, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih mengatakan bahwa honor tenaga Ponkesdes akan dicarikan dan mengikuti APBD perubahan mendahului. “Kewajiban Pemprov untuk tahun 2021 sudah terpenuhi, tinggal proses administrasinya,” ujar Hikmah.
Soal isu bahwa kontrak perawat Ponkesdes akan diputus, Hikmah mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Kontrak adalah kewenangan Kabupaten/Kota. “Ini yang salah dibaca oleh perawat ponkesdes, berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 4 thn 2010, sekalipun inisiasi Ponkesdes itu berasal dari Pemprov, tapi Ponkesdes itu secara jaringan berada dibawah Puskesmas, dan Puskesmas itu lembaganya Kabupaten Kota, maka tidak bisa kontrak itu dilakukan oleh Provinsi,” terangnya.
Ia mengatakan bahwa kewajiban Kabupaten Kota adalah membantu perawat Ponkesdes mengakses ke PPPK. Sementara tugas Pemprov Jatim adalah membantu pemberian honor. “Nah ini yang kita pastikan sampai kapan pun tetap harus dilakukan. Jangan dikurangi kalau perlu ditambah duitnya, Nilainya kalau dipenuhi gak besar yakni Rp 57,8 miliar itu untuk 1 tahun untuk 3.213 Nakes Ponkesdes dari APBD Provinsi,” kata Hikmah.
Ia juga menerangkan bahwa, Kabupaten Kota memberi honor secara variatif sesuai kemapuan Kabupaten Kota. Sehingga Hikmah pun berharap agar Pemerintah Kabupaten Kota bisa menaikkan honor perawat Ponkesdes.
“Karena kita tau fungsi dan keberadaan perawat Ponkesdes itu sangat penting. Apalagi disituasi pandemi ini, Isoter (Isolasi Terpusat) di kecamatan yang menunggu siapa ?ya mereka, dan mereka tidak tercantum sebagai nakes yang menerima intensif. Kasihan. Kalau isoter ada di luar kecamatan, yang ngasih uang bensin siapa, ya uang pribadi,” tutup Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKB itu.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jatim Nursalam menjabarkan, saat ini ada 3.213 tenaga Ponkesdes yang masih aktif dan bekerja. “Mereka kini belum menerima gaji hingga enam bulan,” ucapnya saat hearing bersama Komisi E DPRD Jatim.
Gaji itu terlambat lantaran tidak ada anggaran untuk perawat Ponkesdes akibat refocusing selama penanganan Covid-19. “Tidak adanya anggaran sangat memberatkan mereka,” tutur Nursalam.
PPNI Jatim telah mengajukan permintaan mediasi ke pemprov. Bukan hanya kepastian gaji, para perawat juga berharap mendapat prioritas untuk diangkat menjadi PPPK.
Ada hal penting yang disampaikan Nursalam ke Komisi yang membidangi Kesra ini. Pertama tentang keberlanjutan Ponkesdes dan status gaji.
“Bagaimana program ini terus berlanjut. Sesuai peraturan pemerintah saya rasa kita tidak bisa menjamin dari 3.213 itu untuk menjadi PPPK. Tapi yang jelas upaya-upaya itu akan dilakukan terus,” terangnya.
Dijelaskan dia, gaji dari Provinsi yakni Rp 1.550.000,-. Dan dari Kabupaten/Kota juga mendapatkan gaji. “Nah, yang Kabupaten dan Kota juga ada yang tidak membayarkan juga, ada yang rendah sekali,” bebernya. [geh]

Tags: