Nelayan Probolinggo dengan 8 bus demo ke Jakarta.
Solidaritas Demo Cantrang
Probolinggo, Bhirawa
Ancaman nelayan Mayangan, Kota Probolinggo, akan berdemo di Istana Presiden, bersama nelayan lainnya dari beberapa daerah di Indonesia bukan gertak sambal. Setidaknya 300 nelayan berangkat ke Jakarta menumpang 7 bus.
Mereka akan melakukan aksi damai di istana negara pada Rabu 17/1 pagi, terkait larangan cantrang digunakan menangkap ikan di laut. Hal ini diungkapkan koordinator nelayan cantrang Mayangan Kota Probolinggo, Jupri, Senin (15/1) malam.
Jupri mengatakan, aksi demo ke Jakarta tidak hanya diikuti nelayan Probolinggo saja. Tetapi juga diikuti nelayan lain se-Indonesia. Untuk nelayan Jawa Timur, mereka datang dari Probolinggo, Lamongan, Pamekasan, dan Tuban.
“Kami akan berkumpul di Monas Jakarta. Semua nelayan cantrang akan berkumpul dan akan menyuarakan nasibnya ke pemerintah pusat untuk bisa melegalkan kembali kapal cantrang untuk bisa beroperasi lagi. Sekarang sejumlah daerah sudah mulai berangkat,” katanya.
Aksi besar besaran ini akan dimulai pada Rabu (17/1) dengan start dari Monas dan dilanjutkan menuju istana Presiden. “Kami akan memohon kepada bapak presiden dalam aksi itu, untuk bisa mencabut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan nomor 02 Tahun 2015 tentang larangan alat tangkap pukat tarik (cantrang). Dilarangnya cantrang sangat memberatkan para nelayan,” ujarnya.
Sejak di keluarkannya Permen Susi Pudjiastuti itu, 100 kapal cantrang milik nelayan Mayangan Kota Probolinggo, mulai 1 Januari 2018 lalu dikandangkan. “Perekonomian masyarakat nelayan kapal cantrang lumpuh tak bisa memperoleh pendapatan dari hasil melaut. lantaran tidak bisa bekerja kembali sejak awal bulan kemarin, akibatnya harga ikan laut menjad mahal,” paparnya.
Nelayan Mayangan sendiri dalam aksi tersebut akan menyampaikan petisi kepada Presiden yang sudah ditandatangani ketua DPRD Agus Rudiyanto Ghofur dan wali Kota Hj Rukmini. Isinya, menolak pemberlakuan pelarangan alat tangkap cantrang dan menuntut pemerintah untuk melegalkan cantrang secara nasional.
Tujuannya, agar nelayan tetap bisa melaut menggunakan alat tangkap cantrang. Nelayan bersedia diatur dan menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan Indonesia. Para nelayan ini akan meminta kepada Presiden untuk memerintahkan kepada penegak hukum di laut, agar tidak menangkapi nelayan Indonesia yang menggunakan cantrang, ungkapnya.
Selain itu, nelayan menuntut agar pemerintah mencabut Keputusan Menteri (Kepmen) Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2015 tentang larangan alat tangkap cantrang. Sebab, mereka menilai atuuran yang dibuat oleh menteri Susi itu, tidak hanya mematikan para nelayan, tetapi juga para ABK (Anak Buah Kapal) dan ibu-ibu pedagang ikan akan kehilangan pekerjaan alias menjadi pengangguran, jelasnya.
Apa bila tuntutan nelayan tidak dipenuhi, mereka akan bertahan di Jakarta. Esuknya, Kamis 18/1 akan menggelar aksi lagi di tempat yang sama (Istana kepresidenan) dan dibundaran Hotel Indonesia (HI), tegasnya.
Pihaknya berangkat Senin ke Jakarta karena masih singgah di makam Wali Songo, mampir di Lamongan, Brondong dan Semarang dan bersama-sama berangkat ke Jakarta. Mengenai biayanya, hasil urunan nelayan yang ikut aksi. Mereka ikut aksi dengan biaya sendiri untuk memperjuangkan kehidupannya. “Ini kan perjuangan. Demi memperjuangkan nasib nelayan,” tambahnya. [wap]
