Bupati Malang HM Sanusi bersama istri saat mencoblos pasangan Calon Gubernur Jatim 2018 di TPS, Desa Gondanglegi, Kec Gondanglegi, Kab Malang
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2020 secara serentak di seluruh Indonesia, yang pelaksanaannya direncanakan pada 9 Desember 2020 mendatang, oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Sehingga KPU Kabupaten Malang berencana menambah 400 Tempat Pemumgutan Suara (TPS) baru, pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang 2020.
Hal ini, kata Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM KPU Kabupaten Malang Marhaendra Pramudya Mahardika, Rabu (10/6), kepada wartawan, karena ada regulasi baru terkait batas jumlah pemilih yang mencoblos di satu TPS, yakni dari 800 pemilih berkurang menjadi 500 pemilih batas maksimalnya. Sehingga dengan adanya regulasi tersebut, maka dari hasil estimasi kami, untuk jumlah TPS ada penambahan. Karena sebelumnya, jumlah TPS di Kabupaten Malang sebanyak 4.200 tempat, kini bertambah menjadi 4.600 TPS. “Namun, penambahan TPS itu, akan kami pastikan dulu,” paparnya.
Menurutnya, pihaknya belum bisa memastikan jumlah menambahan TPS di Pilbup Malang 2020, karena KPU Kabupaten Malang sedang proses menghitung Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sedangkan penambahan 400 TPS itu, hanya estimasi, sehingga belum bisa dipastikan. Dan untuk memastikannya, tentunya harus muncul dulu jumlah DPT atau yang memiliki hak mencoblos di Pilbup Malang nanti.
Mahardika mencontohkan, penambahan TPS tersebut nantinya di wilayah dusun-dusun yang tersebar di 378 desa dan 12 kelurahan, di 33 kecamatan. Dan biasanya satu dusun terdapat satu TPS, tapi dengan adanya regulasi baru itu, satu dusun dua TPS.
“Satu TPS sebelumnya dihadiri pemilih sebanyak 600-800 orang pemilih, dan jika satu dusun ada dua TPS, maka per TPS akan dihadiri 300-400 orang pemilih,” ungkapnya.
Dia juga mengaku, dengan adanya penambahan jumlah TPS, maka akan terjadi penambahan anggaran di Pilbup Malang 2020. Meski ada penambahan anggaran, tapi dirinya belum mengetahui berapa tambahan anggaran untuk KPU Kabupaten Malang. Karena jumlah anggaran masih dilakukan rasionalisasi, dan ini memang bertepatan dengan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang melanda di seluruh Indonesia. [cyn]
