Penerapan Kartu Tani di Kabupaten Malang, Tak Semua Petani Bisa dapat Pupuk Bersubsidi

Lahan persawahan di wilayah Kec Kepanjen, Kab Malang yang membutuhkan pupuk bersubsidi. [cahyono/Bhirawa]

Kab Malang, Bhirawa
Petani di wilayah Kabupaten Malang sebagian masih sulit untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Sehingga dengan sulitnya mendapatkan pupuk tersebut, maka hal itu akan berdampak pada menurunnya hasil produksi padi.  Dan penyebab pupuk bersubsidi sulit didapat petani, karena adanya perubahan atau transisi dalam mekanisme petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini, yakni melalui Kartu Tani. 

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang Budiar Anwar, Senin (15/3), kepada wartawan mengatakan, jika sebagian petani di Kabupaten Malang sulit untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, hal ini adanya regulasi pupuk diatur oleh Pemerintah Pusat. Sehingga di Jawa Timur (Jatim), termasuk di Kabupaten Malang untuk pembelian pupuk bersubsidi, petani sudah masuk dalam daftar elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (e-RDKK).

Sedangkan, masih dia katakan, tugas pembagi Kartu Tani adalah dari pihak Bank Nasional Indonesia (BNI) 46. Dan pendistribusian pupuk bersubsidi dari Indonesia Holding Company, sehingga pendistribusian pupuk bersubsidi sudah diatur oleh Pemerintah Pusat. Sehingga hal tersebut yang menyebabkan, petani yang belum memiliki Kartu Tani, belum bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. “Untuk pembelian pupuk bersubsidi, petani harus menunjukkan Kartu Tani,” tegasnya.

Menurut Budiar, sebenarnya keberadaan pupuk bersubsidi tidak langka. Hanya saja, masih ada sejumlah petani di Kabupaten Malang yang belum sepenuhnya memahami bagaimana mekanisme penyerapan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani. Selain itu, sistem penyerapannya sendiri juga masih belum sempurna, sehingga masih perlu adanya kesempurnaan, agar petani paham dalam penggunaan Kartu Tani. Karena pembelian pupuk bersubsidi harus sesuai dengan e-RDKK.

Jadi, jelas dia, yang menyebabkan pupuk bersubsidi sulit didapat petani, karena adanya mekanisme yang ada. Dan untuk saat ini, penerapan Kartu Tani terus melakukan pembenaan. Sedangkan Bank BNI sendiri juga masih terus mensosialisasikan bagaimana penggunaannya. Mekanisme pendistribusian pupuk, masih belum lancar. Tapi barangnya sudah ada, dan untuk membeli pupuk bersubsidi, tentunya harus melalui mekanisme yang sudah disiapkan,” kata dia.

Ditegaskan, penggunaan Kartu Tani sudah menjadi sebuah keharusan, mengingat saat ini semua pelayanan menggunakan digitilisasi atau masa 4.0 atau Four Point Zero. Sehingga dengan perubahan itu, maka terjadi transisi pada mekanisme pembelian pupuk bersubsidi, seperti saat ini pada sistem pembayaran jalan tol melalui Kartu Tol atau e-Tol.  Sedangkan pembayaran dengan melalui digitalisasi, yang untuk menghindari manipulasi. Dan memang dalam perubahan dari cara manual ke digitalisasi, pasti terjadi transisi.

“Perlu diingat, sebagian petani di Kabupaten Malang tidak semuanya menggunakan pupuk bersubsidi dalam merawat tanaman pertaniannya. Namun, sebagian sudah melakukan inovasi, yakni beralih ke pupuk organik,”  tandas Budiar. [cyn]

Tags: