45% Warga Situbondo Belum Tahu Pilkada

Situbondo, Bhirawa
Rencana pilkada (pemilihan kepala daerah) yang bakal digelar secara serentak di Indonesia, termasuk Kabupaten Situbondo, pada 9 Desember 2015 mendatang, ternyata tidak dipahami sebagain besar masyarakat Kota Santri, Situbondo.
Padahal, sudah ada tiga pasangan calon Bupati (cabup) dan calon Wakil Bupati (cawabup) telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Situbondo, baru-baru ini. Namun yang unik sekaligus mengharukan, tidak semua warga kota santri mengetahui agenda lima tahunan tersebut.
Selain belum mengetahui calon Bupati dan calon Wakil Bupati, sebagian masyarakat Situbondo ternyata belum mengetahui pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember mendatang. Belum banyaknya warga yang tahu tentang Pilkada ini, tampaknya akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab Situbondo. Ditengarai hal ini terjadi karena minimnya akses informasi kepada masyarakat, sehingga berdampak antipati masyarakat terhadap Pilkada.
Menurut Direktur Institute for Regional Development and Studies (Irdes), Arif Rahman, hal itu terjadi mengacu pada hasil survey yang dilakukan lembaganya, baru-baru ini. “Dari hasil survey itu, tidak banyak masyarakat tahu tentang Pilkada. Terbukti, saat ini saja ada sekitar 45 persen masyarakat Situbondo belum mengetahui agenda Pilkada di Kab Situbondo,” ujar Arif Rahman, kemarin (18/8).
Arif menambahkan, meski ada 55 persen yang sudah mengetahui Pilkada, namun mereka rata-rata berasal dari pendidikan terakhir SMA. Dengan demikian, lanjut Arif Rahman, pelaksanaan Pilkada masih didominasi kelompok elit politik saja. “Ini merupakan pekerjaan rumah yang sangat serius bagi KPUD Kab Situbondo, agar rencana pilkada 9 Desember cepat diketahui masyarakat. Sehingga nanti gaungnya bakal sukses,” tegas Arif.
Lebih jauh Arif Rahman mengatakan, belum banyaknya warga yang mengetahui Pilkada, disebabkan karena para elit politik masih terfokus pada seputar pencalonan semata. “Padahal sukses atau tidaknya pesta  demokrasi pada lima tahunan tersebut, penentunya adalah adanya partisipasi publik,” pungkas Arif Rahman. [awi]