Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Eko Putra Sandjojo (nomor dua dari kanan) saat meresmikan embung yang digunakan wisata air Boon Pring Andeman, Desa Sanankerto, Keca Turen, Kab Malang. [yoyok cahyono/bhirawa]
Kab Malang, Bhirawa
Lima desa di Kabupaten Malang mendapatkan Bantuan Penguatan Pengembangan Badan Umum Milik Desa (BUMDes) dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi masing-masing desa Rp 50 juta.
Lima desa yang mendapatkan bantuan tersebut yakni Desa Sanankerto dan Desa Gedog Wetan, Kecamatan Turen, Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Desa Codo, Kecamatan Wajak dan Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare. Bantuan yang diberikan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi itu, karena Pemerintah Pusat bertekad agar pembangunan di desa akan lebih cepat, sehingga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa.
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Eko Putra Sandjojo, Selasa (28/3) mengatakan dirinya di Kabupaten Malang ini, tidak hanya memberikan bantuan kepada lima desa dengan program Bantuan Penguatan BUMDes saja, tapi dirinya juga meresmikan BUMDes dan Embung dalam rangka menjalankan program kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi membangun desa.
“Presiden Joko Widodo punya perhatian besar sekali kepada masyarakat desa dan juga berkomitmen membangun Indonesia dari desa. Bahkan, sejak tahun 2015, pemberian Dana Desa (DD) terus meningkat untuk menunjang pembangunan desa, ” ucapnya.
Di tahun 2015 jelas Eko, Dana Desa (DD) yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp 20,8 triliun, yang per desa telah mendapatkan Rp 300 juta, 2016 DD ada kenaikan yakni sebesar Rp 46,98 triliun, dan per desa memperoleh Rp 700 juta, 2017 naik lagi menjadi Rp 60 triliun, yang per desa mendapatkan kucuran DD sebesar Rp 800 juta. Presiden juga merencanakan akan menaikkan anggaran untuk pembangunan desa nilainya lebih besar dari sebelumnya yakni Rp 120 juta. Sehingga masing-masing desa akan mendapatkan Rp 1,6 miliar hingga Rp 1,8 miliar.
“Tiap tahun anggaran DD naik, hal itu menunjukkan bahwa Presiden Indonesia ini serius dalam membangun desa. Karena ketika pembangunan desa berjalan dengan maksimal, maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan,” tuturnya.
Dana Desa yang dikucurkan oleh pemerintah ini, tegas Eko, telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur, diantaranya jalan, irigasi, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dan Poliklinik Desa (Polindes). Sementara, DD yang dikucurkan di masing-masing desa, yang hasilnya mampu membangun jalan sepanjang 60 ribu kilomter (km), 40 ribu unit irigasi, 35 ribu unit MCK, 15 ribu PAUD dan Polindes. Sehingga DD ini juga bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi desa.
Menteri Desa menegaskan, syarat desa yang bisa menerima DD ini dan akan ditambah jumlahnya jika kepala desa (kades) bisa melaksanakan program tetap pemerintah pusat, seperti transparansi penggunaan anggaran, menentukan fokus unggulannya, membentuk BUMDes. Karena pemerintah akan menentukan mitra BUMDes yang akan menyalurkan seluruh hibah dari Pemerintah Pusat.
“Untuk pengembangan pertaniannya, Pemerintah Pusat akan memberikan bibit secara gratis,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang H Abdul Malik mengungkapkan, di Kabupaten Malang ini baru memiliki 53 BUMDes dari 378 desa yang tersebar di 33 kecamatan. Dan saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah memiliki 39 embung, yang diantaranya 22 embung berfungsi dengan baik, 6 embung tidak berfungsi sama sekali dan 11 embung dimanfaatkan untuk kepentingan lain.
“Program Pemerintah Pusat itu sejalan dengan visi misi Kabupaten Malang yang punya strategi pokok yakni bagaimana bisa menurunkan angka kemiskinan, mengoptimalisasi pariwisata dan peningkatan lingkungan hidup,” papar dia. [cyn]
