Tim Badang Penangulangan Bancana Daerah (BPBD)Kabupaten Tuban saat memasok air bersih setiap dua hari sekali pada desa yang kekurangan air bersih. (Khoirul Huda/bhirawa)
Tuban, Bhirawa
Kekeringan di Kabupaten Tuban terus meluas, dari catatan Badang Penangulangan Bancana Daerah (BPBD) hingga saat ini sedikitnya 50 desa yang tersebar di 8 kecamatan kesulitan mendapatkan air bersih. Puluhan desa itu sudah melaporkan kekurangan air bersih kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
Akibat kondisi itu, setiap dua hari sekali BPBD Tuban melakukan dropping air bersih ke desa-desa yang dilanda krisis air bersih. “Setiap dua hari sekali sudah dilakukan dropping kebutuhan air bersih. Saat ini ada 50 desa di delapan kecamatan,” kata Kepala BPBD Tuban, Joko Ludiyono, (26/08).
Data ke 50 Desa tersebut dianataranya 11 desa di Kecamatan Rengel, 6 desa di Kecamatan Grabagan, 6 desa di Kecamatan Semanding, dan 10 desa di Kecamatan Senori. Kemudian, 5 desa di Kecamatan Montong, 5 desa di Kecamatan Kerek, 6 desa di Kecamatan Soko, dan 1 desa di Kecamatan Bangilan. “Sedikitnya ada 21.455 kepala keluarga dan 73.654 jiwa yang membutuhkan air bersih setiap harinya, baik itu untuk keperluan memasak ataupun yang lain,” jelas Joko.
BPBD sendiri memperkirakan kekeringan di Tuban masih akan meluas melihat dari perkiraan masa kemarau yang masih panjang. Diperkirakan kekeringan akan meluas sampai 10 kecamatan dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban.
Tidak hanya kekurangan air bersih, musim kemarau seperti saat ini juga kerap dan rawan terjadi kebakaran. Catatan BPBD sepanjang musim kemarau tahun ini sebanyak 18 kali kebakaran terjaadi di kabupaten tersebut. “Human Error, biasanya terjadi disemak belukar wilayah hutan yang dibakar oleh petani untuk keperluan membuka lahan pertanian,” terang Joko Ludiyono.
Dari 18 kasus kebakaran yang terjadi, 9 di antaranya adalah kebakaran yang menimpa pemukiman penduduk, yang disebabkan oleh kelalaian seperti kompor gas bocor maupun aktifitas membakar sampah yang merembet ke rumah. Sementara sisanya adalah kebakaran hutan milik perhutani. “Bulan Juni ada empat kebakaran pemukiman penduduk, dan bulan berikutnya ada lima kasus,” jelas Joko.
Untuk itu Joko menghmbau warga lebih berhati-hati, terhadap bencana kebakaran, sebab pada musim kemarau, sumber api yang sangat kecil berpotensi memicu terjadinya kebakaran, karena banyaknya benda-benda kering yang lebih mudah terbakar saat musim kemarau.
“Kami menghimbau kepada warga, terutama yang ada pedesaan dan memiliki ternak, terkadang anjungan (Tempat menyimpan pakan ternak) berada dekat dengan tempat tinggal, dan tidak jauh dari tumpukan jerami tempat membakar sampah, ini sangat rawan,” pungkas Mantan Camat Widang ini pada Bhirawa.
Siapkan Rp 200 Juta
Sementara itu, mengatasi dampak kekeringan yang ada di Kabupaten Blitar sejak beberapa bulan terakhir ini Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyiapkan anggaran mencapai Rp 200 juta. Hal ini diungkapkan Bupati Blitar, Herry Noegroho, mengatakan Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyiapakan anggaran sebesar Rp. 200 juta untuk menanggulangi kekeringan yang ada di Wilayah Kabupaten Blitar. “Sebagai langkah antisipasi dampak kekeringan di Kabupaten Blitar, ada anggaran sebesar Rp. 200 juta yang sudah kami siapkan,” kata Herry Noegroho.
Lanjut Herry Noegroho, anggaran ini untuk menyediakan air bagi warga yang mengalami kekeringan dengan cara droping air yang akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar. “Bagi masyarakat yang mengalami dampak kekeringan bisa langsung menyampaikan informasi kepada kami, sehingga BPBD bisa melakukan droping air bersih,” ujarnya.
Bahkan pihaknya juga masih menyediakan dana tanggap darurat yang nilainya lebih besar dari anggaran tersebut, dimana Pemerintah Kabupaten Blitar akan mendahulukan kebutuhan air untuk minum, memasak dan mandi terlebih dahulu,.
“Di wilayah di Kabupaten Blitar yang rawan terhadap kekeringan ada di Blitar Selatan, meliputi Kecamatan Panggungrejo, Wonotirto dan Bakung yang selalu mengalami setiap tahunnya karena lokasinya di pegunungan kering,” imbuhnya.
Sementara Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Blitar, Heru Irawan, menjelaskan pihak BPBD sudah melakukan monitoring ke beberapa daerah yang ditetapkan rawan encana kekeringan, dimana hal ini dilakukan untuk antisipasi mananakala ada daerah yang membutuhkan air bersih segera dilakukan droping.
Bahkan di Kabupaten Blitar dari data BPBD Kabupaten Blitar ada 18 Desa yang sudah dilakukan survey rawan terjadinya kekeringan, mulai dari Kecamatan Wates, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Bakung dan Kecamatan Binangun.
“Untuk saat ini kebutuhan air bersih untuk kebutuhan konsumsi masyarakat masih aman, namun jika ada kebutuhan mendesak kami akan menyiapkan air bersih yang akan langsung didrop ke lokasi yang membutuhkan,” kata Heru Irawan. [hud,htn]
