Wali kota Hadi pantau penyaluran JPS tahab 2.[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Pembagian Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap kedua dari Provinsi Jawa Timur untuk warga terdampak Covid 19 dilaksanakan serentak di Kota Probolinggo, mulai Sabtu 11/7/2020 hingga Minggu 12/7/2020. Memastikan pembagian bantuan secara tunai tersebut berjalan lancar, Wali Kota Hadi Zainal Abidin memantau ke sejumlah kantor kecamatan.
Wali kota Hadi, Mingggu 12/7/2020 mengatakan, pihaknya terus lakukan pemantauan terhaap pelaksanaan penyerahan bantuan JPS dari jawa Timur itu, seperti di Kecamatan Kanigaran. Pembagian untuk 1000 masyarakat dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Setiap warga yang datang disemprot disinfektan, mencuci tangan dan menjaga jarak antrean. Mereka juga wajib memakai masker.
“Kecamatan Kanigaran mendapat jatah 1000 penerima, sama seperti tahap pertama. Mereka yang mendapatkan bantuan dari provinsi ini, tidak mendapat bantuan APBN atau APBD,” kata Camat Kanigaran Agus Rianto, saat ditemui disela pembagian bantuan.
Kriteria penerima bantuan senilai Rp 200 ribu itu adalah warga kurang mampu dan lanjut usia (lansia). Setiap warga yang menerima bantuan harus membawa kelengkapan berkas berupa KTP, KK dan undangan. Di Kota Probolinggo terdapat 5000 warga yang menerima bantuan tersebar di lima kecamatan. Total uang yang ditransfer dari provinsi senilai Rp 1 M.
“Ya alhamdulillah dapat bantuan ini buat tambah-tambah biaya sehari-hari. Dulu saya juga dapat Rp 200 ribu (tahap pertama). Selain ini saya tidak menerima bantuan lainnya,” ujar Afiantono, bapak yang berprofesi sebagai tukang becak asal Kelurahan Kanigaran.
Di Kecamatan Kanigaran, Habib Hadi memantau berlangsungnya pembagian yang nampak berjalan lancar dan sangat tertib. Ia juga menekankan kepada Kepala Pelaksana BPBD Sugito Prasetyo dan Pimpinan Cabang Bank Jatim Probolinggo Wawan BR agar lansia atau warga yang kesulitan datang ke kantor kecamatan agar dilayani di rumah saja.
Usai dari kantor Kecamatan Kanigaran, wali kota bergeser ke Kecamatan Kedopok dan Wonoasih. “Kami melihat pembagian bantuan ini, Alhamdulillah ya berjalan lancar. Penerima antre dan tertib. Pembagian ini serentak di seluruh kecamatan selama dua hari ini, Sabtu dan Minggu,” kata Habib Hadi.
Menurutnya, pembagian bantuan untuk warga terdampak COVID 19 sudah menjadi komitmen Pemerintah Kota Probolinggo. “Tahap kedua bantuan dari pemkot sudah, sekarang yang dari provinsi. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,” tutur wali kota.
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo bersuara terkait adanya warga yang tercatat menerima bantuan di website Bansos, namun tidak menerima. Dinsos menilai, insiden seperti itu kebanyakan karena data kependudukan tidak valid. Hal itu diungkap Offie Agustin, kepala Bidang Bansos Dinsos setempat, Minggu (12/7).
Menurutnya, memang banyak penerima bansos yang terutama Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). “Iya memang beberapa banyak yang tidak menerima seperti apa yang disampaikan di media sosial itu,” katanya.
Ia menjelaskan, hal itu karena beberapa faktor. Salah satunya, yaitu karena berkas kependudukannya tidak valid. Maksudnya, ada yang nama di KTP dan KK tidak sama. Sehingga, hal itu menghambat keluarnya bantuan. “Salah satunya data kependudukan tidak valid. Sehingga itu menghambat keluarnya kartu,” ungkapnya.
Bukan hanya itu saja. Ada juga mengenai pemerima yang meninggal atau pindah tempat tinggal. Dan keluarganya tidak mengurus hal itu. “Itu, juga menjadi masalah. Karena itu, harus segera diurus agar tidak menjadi kendala dikemudian hari,” paparnya.
Pria yang akrab disapa Mas Boy itu mengungkapkan, terkait masalah bansos, pihaknya setiap hari mendapatkan puluhan komplain. Baik melalui website ataupun nomor WhatsApp. “Yang komplain banyak. Saya setiap hari dikomplain orang banyak untuk kepengurusan bansos ini. Tetapi, setelah kami beri pengertian dan cari sumber masalahnya, mereka mengerti,” tambahnya.[wap]
